Bahlil Rancang Skema Pembiayaan Khusus Dukung Program Bioetanol

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 4 Agu 2026, 11:10
thumbnail-author
Naila Fadhilah
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi keterangan ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/8/2026). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi keterangan ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/8/2026). (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta -Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merancang skema pembiayaan khusus guna mengatasi disparitas harga antara bahan bakar minyak (BBM) yang dicampur bioetanol dengan bensin berbasis fosil. Langkah ini disiapkan untuk mendukung kelancaran program mandatori bioetanol di Tanah Air.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah berkomitmen mencari titik temu yang tidak merugikan pihak manapun. “Kami akan membuat satu formulasi yang baik untuk kepentingan industri, petani dan negara,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/8).

Bahlil memaparkan, terdapat tiga komoditas utama yang diproyeksikan menjadi bahan baku bioetanol, yaitu tebu, jagung, dan singkong. Untuk menjaga harga, penetapan patokan harga tertentu akan diberlakukan pada ketiga bahan baku tersebut agar para petani tetap memperoleh pendapatan yang layak.

Baca Juga: Momen Prabowo Tinjau Hilirisasi Tebu hingga Bioetanol di Malang

Tantangan utama timbul saat harga minyak dunia jatuh lebih rendah dibanding biaya produksi bioetanol. Dalam situasi tersebut, pemerintah berkewajiban menutup selisih harganya. Skema pembiayaan yang kini tengah dirumuskan difokuskan untuk mencari mekanisme paling tepat dalam menanggung disparitas tersebut.

Baca juga:Bongkar Fakta Tambang di Raja Ampat, Bahlil: Tinggal Punya BUMN, GAG Nikel itu

“Perlakuannya mungkin seperti BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), tetapi sampai dengan sekarang kita lagi mengatur formulasinya,” ujar Bahlil.

Kebijakan pencampuran etanol ke dalam bensin ini diusung untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin. Pemerintah sendiri telah mengkaji kebijakan mandatori etanol sejak 2025. Saat ini, proses pengkajiannya sudah mendekati tahap akhir dan akan dijadikan landasan menyusun peta jalan penerapan E20 secara bertahap hingga rentang 2028–2029.

Adapun implementasi awal ditargetkan mulai berjalan pada 2027 melalui penerapan pencampuran etanol 10 persen (E10), sebelum nantinya beralih ke E20.

Di sisi lain, Pakar Energi dari Universitas Indonesia (UI) Ali Ahmudi Achyak menyoroti potensi bahan baku alternative. Menurut Ali, bioetanol berbahan dasar sorgum memiliki harga yang lebih kompetitif dibandingkan tebu maupun jagung, lantaran pemanfaatannya tidak saling berebut dengan kebutuhan sektor pangan.

Baca juga:Harga BBM, LPG, Listrik, Beras, dan Ayam di Dunia Naik, Indonesia Tetap Stabil per Agustus 2026

Kendati demikian, Ali mengakui bahwa bioetanol berbahan sorgum pun harganya tetap diprediksi lebih mahal daripada BBM fosil. Untuk menekan jurang perbedaan harga tersebut, ia menyarankan intervensi pemerintah dalam bentuk insentif.

Usulan insentif yang disuarakan Ali mencakup pemberian subsidi bibit, subsidi pupuk, hingga pengalokasian dana riset terkait optimalisasi sorgum sebagai bahan baku bioetanol.

 

(Sumber:Antara)

HIGHLIGHT

x|close