Direktur Utama BAKTI Komdigi Fadhilah Mathar (Istimewa)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital terus memperluas pembangunan infrastruktur digital di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Upaya tersebut diarahkan untuk memperkecil kesenjangan digital sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar, mengatakan pembangunan konektivitas telah menjangkau lebih dari 31 ribu lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar infrastruktur tersebut ditempatkan untuk mendukung sektor pendidikan.
Sekitar 68 persen lokasi yang dibangun BAKTI berada di sektor pendidikan. Sementara itu, 5,89 persen digunakan untuk mendukung sektor kesehatan dan layanan e-government. Adapun sekitar 19,9 persen lainnya berada di kantor pemerintahan, pusat aktivitas masyarakat, pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha, hingga transportasi publik.
Fadhilah menegaskan BAKTI tidak berperan sebagai operator telekomunikasi. Lembaga tersebut bertugas sebagai agensi yang melakukan serta mengelola pembiayaan pembangunan infrastruktur digital.
"Ini bukan operator ya, jadi kami sebenarnya agensi yang melakukan dan mengelola pembiayaan. Nah, tetapi owner box semua itu dimiliki oleh opsel (operator seluler) di Indonesia. Yang paling mayoritas saat ini dan memang banyak permintaan dari masyarakat itu di Telkomsel," ujarnya dalamm Acara BAKTI Media Connect 2026 di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.
Baca Juga: Istana Siapkan Tanda Kehormatan untuk Sejumlah Tokoh, Termasuk Menteri Aktif
Dalam pembangunan konektivitas digital, BAKTI mengandalkan sejumlah infrastruktur strategis. Salah satunya Satelit Republik Indonesia atau SATRIA-1 yang memiliki kapasitas 150 Gbps. Infrastruktur tersebut mulai dimanfaatkan sejak 2024 untuk mendukung fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, kantor pemerintah daerah hingga pos perbatasan TNI/Polri.
SATRIA-1 menjadi solusi konektivitas bagi daerah yang sulit dijangkau jaringan serat optik. Kehadiran satelit tersebut memungkinkan BAKTI menggabungkan teknologi terestrial dan nonterestrial untuk mempercepat pemerataan akses internet.
"Terakhir yang bisa membuat kami menjadi lebih cepat dalam menggelar konektivitas digital itu adalah kehadiran SATRIA-1. Kehadiran SATRIA-1 ini membuat kita bisa menggabungkan solusi terestrial dengan solusi non-terestrial pada saat wilayah-wilayah itu memang masih sangat sulit dijangkau oleh fiber optic," paparnya.
Selain jaringan satelit, BAKTI juga mengembangkan Palapa Ring sebagai tulang punggung jaringan serat optik nasional. Infrastruktur tersebut membentang sepanjang 12.148 kilometer dan melayani 131 titik Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota nonkomersial.
Sementara itu, program BAKTI AKSI telah menyediakan akses internet gratis di lebih dari 31.864 titik layanan publik. Program BAKTI Sinyal juga mencatat pembangunan BTS 4G dan BTS Universal Service Obligation (USO) di 6.747 titik lokasi 3T dengan dukungan pendanaan APBN dan dana USO.
Fadhilah mengatakan pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dengan menghadirkan jaringan. BAKTI juga memperhatikan keberlanjutan masyarakat, kualitas layanan, pertumbuhan UMKM, serta keberlangsungan industri telekomunikasi.
"Prinsip pembangunan di BAKTI itu seperti kaki—karena saya suka tenis meja—seperti kaki meja tenis meja, ada empat;," tuturnya.
Ia kemudian menjelaskan empat prinsip tersebut, yakni keterjangkauan masyarakat, kualitas layanan, peningkatan skala UMKM, serta keberlanjutan industri.
"Pertama adalah afordabilitas masyarakat, karena ini akan membantu untuk adopsi dan inklusi. Yang kedua adalah kualitas layanan. Yang ketiga adalah mendorong skalabilitas UMKM. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah sustainabilitas industri. Jangan sampai pemerintah hadir mematikan lahan komersial," terangnya.
Menurut Fadhilah, pemerintah juga mulai menjalankan strategi keluar atau exit strategy dari wilayah yang sudah memiliki tingkat kematangan tertentu. Infrastruktur yang telah mampu berkembang secara mandiri nantinya dapat dialihkan kepada pemerintah daerah, operator seluler maupun mitra lainnya.
"Karena keberhasilan pemerintah untuk Universal Service Obligation bukan seberapa lama kami berada di sana, tapi seberapa cepat kami meninggalkan lokasi itu. Artinya masyarakat sudah bisa mandiri," jelasnya.
Melalui BAKTI Media Connect 2026, BAKTI juga menyoroti pemanfaatan konektivitas di berbagai daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Infrastruktur digital diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara nyata bagi masyarakat di kawasan 3T.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
