Kejar Target Zero ODOL 2027, Pemerintah Pasang Teknologi WIM di Kawasan Industri

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah terus meninjau persiapan menuju kebijakan bebas kendaraan berdimensi dan bermuatan lebih atau Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada tahun 2027. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menyiagakan teknologi Weigh in Motion (WIM) di berbagai titik strategis, terutama di kawasan industri.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa teknologi WIM memungkinkan sistem penimbangan kendaraan dilakukan saat armada angkutan tetap bergerak. Hal ini bertujuan untuk memantau berat muatan secara real-time tanpa mengganggu arus lalu lintas.

“Kita harus pastikan sebelum sebuah truk bergerak dari satu titik ke titik yang lain, termasuk dari misalnya dermaga pelabuhan menuju ke kawasan industri maupun sebaliknya, itu disiapkan alat timbang,” ujar AHY saat ditemui di kantornya, 19 Agustus 2026.

Penerapan teknologi ini bukan tanpa alasan. AHY mengungkapkan bahwa kendaraan ODOL merupakan faktor utama kerusakan infrastruktur jalan di Indonesia. Dampaknya sangat signifikan terhadap anggaran negara.

Pemerintah mencatat, setiap tahunnya anggaran lebih dari Rp40 triliun harus digelontorkan hanya untuk memperbaiki kerusakan jalan yang dipicu oleh truk bermuatan berlebih. Melalui kebijakan Zero ODOL, pemerintah berharap usia infrastruktur jalan dapat lebih panjang dan biaya pemeliharaan dapat ditekan. Selain masalah infrastruktur, aspek keselamatan menjadi prioritas utama. 

"Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan dengan dimensi atau muatan berlebih," tambah AHY.

Menyadari bahwa penertiban ODOL akan berdampak pada ongkos logistik, pemerintah menyiapkan strategi mitigasi. Salah satunya adalah mendorong transformasi moda transportasi barang dari jalan raya ke jalur rel kereta api.

Baca Juga: HUT ke-81 RI, KAI Beri Diskon Tiket Kereta Api 17 Persen

Berdasarkan data pemerintah, saat ini sekitar 80 persen distribusi logistik nasional masih bertumpu pada jalan raya. Dominasi ini dinilai membebani kapasitas jalan dan mempercepat kerusakan.

“Kalau sebagian digeser menjadi transportasi menggunakan kereta, ini juga akan mengurangi beban tersebut,” tutur AHY. 

Pengalihan ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga kelancaran distribusi logistik nasional tanpa merusak infrastruktur. Penerapan Zero ODOL 2027 juga akan diperkuat dengan penegakan hukum yang ketat. Pemerintah menggandeng Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan pengawasan di lapangan.

Baca Juga: Ini 4 Teknologi New Xforce HEV yang Bikin Berbeda dari Mobil Hybrid Lain

Kendati demikian, AHY menegaskan bahwa pemerintah tetap berupaya mencari titik keseimbangan agar kebijakan ini tidak mematikan sektor logistik. 

"Kebijakan tersebut tetap diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara keselamatan, kualitas infrastruktur, dan kelancaran sektor logistik nasional," pungkasnya.