Purbaya: Setiap Rupiah APBN Harus Bekerja dan Beri Manfaat Nyata ke Masyarakat

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus benar-benar bekerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan saat melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin 24 Agustus 2026. 

Tujuan kunjungan Menkeu utamanya untuk melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan APBN di Jawa Barat hingga akhir Juli 2026, sekaligus memastikan anggaran negara terus bekerja memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Menkeu meninjau perkembangan pendapatan negara, realisasi belanja negara, Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa, serta pelaksanaan berbagai program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca juga: Purbaya Sidak Kanwil DJPb Jabar, Minta Disiplin Anggaran dan Penguatan Pengawalan Program Strategis

“Setiap rupiah APBN harus terus bekerja, bukan hanya tercatat sebagai angka realisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Menkeu.

Berdasarkan laporan Kanwil DJPb Jawa Barat, pelaksanaan APBN hingga 31 Juli 2026 tetap menunjukkan kinerja positif dengan surplus regional sebesar Rp22,02 triliun. 

Surplus tersebut ditopang oleh pendapatan negara yang telah mencapai Rp85,61 triliun atau 45,41 persen dari target. Sementara itu, belanja negara telah terealisasi Rp63,59 triliun atau 57,02 persen dari pagu.

Pendapatan negara tersebut tumbuh 6,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi perpajakan, penerimaan hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp81,30 triliun atau tumbuh 7,35 persen secara tahunan. 

Penerimaan tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp63,84 triliun yang tumbuh 10,41 persen dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp17,46 triliun. Industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak Jawa Barat, dengan kontribusi Rp30,60 triliun atau 47,93 persen dari total penerimaan pajak. 

Kinerja tersebut mencerminkan peran penting sektor industri dalam menopang aktivitas ekonomi sekaligus penerimaan negara di Jawa Barat.

Dari sisi belanja, realisasi APBN hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp63,59 triliun. Meskipun secara tahunan belanja negara mengalami kontraksi 1,45 persen, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) justru tumbuh 28,86 persen dengan realisasi Rp26,61 triliun atau 53,53 persen dari pagu. 

Pertumbuhan belanja K/L terutama terlihat pada belanja modal yang mencapai Rp3,11 triliun atau tumbuh signifikan sebesar 115,37 persen dibandingkan Juli 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya akselerasi belanja yang mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik. 

Baca juga: AS Gandakan Buyback Surat Utang, Purbaya: Amerika Niru Kita Juga

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp36,98 triliun atau 59,82 persen dari pagu. Dari jumlah tersebut, penyaluran TKD mencapai Rp35,46 triliun, sedangkan Dana Desa telah mencapai Rp1,52 triliun hingga akhir Juli 2026.

Menkeu juga memastikan APBN tidak berhenti pada angka-angka realisasi, tetapi harus diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Dukungan tersebut antara lain diberikan melalui pembiayaan sektor usaha.
 
“Kita ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Menkeu.

Dukungan fiskal juga diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, telah dilaksanakan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan telah menjangkau 14.680.810 penerima manfaat. 

Selain itu, APBN turut mendukung berbagai program strategis lainnya, antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, program ketahanan pangan dan energi serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (Umi). 

Hingga Juli 2026, penyaluran KUR di Jawa Barat mencapai Rp23,24 triliun kepada 357,3 ribu debitur. Sementara itu, UMi telah disalurkan sebesar Rp1,31 triliun kepada 226,4 ribu debitur.

Di tengah dinamika perekonomian global, kondisi ekonomi Jawa Barat juga menunjukkan ketahanan yang kuat. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,73 persen secara tahunan dan 2,25 persen secara kuartalan. 

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan yang menjadi salah satu kontributor utama perekonomian Jawa Barat. Disamping itu, stabilitas harga juga tetap terjaga. Inflasi Jawa Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,72 persen secara tahunan. Neraca perdagangan Jawa Barat periode Januari-Juli 2026 mencatat surplus sebesar USD13,79 miliar. 

Baca juga: Purbaya Sebut Sengketa Investasi INA-Kimia Farma Tak Bebani APBN

Kinerja tersebut menunjukkan bahwa APBN terus menjalankan perannya sebagai shock absorber sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan fiskal, permintaan domestik yang tetap kuat, dan stabilitas harga menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi Jawa Barat di tengah ketidakpastian global.

Melalui kunjungan langsung tersebut, Menkeu menegaskan pentingnya memastikan setiap rupiah APBN dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Yang kita pastikan adalah anggaran negara dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” pungkas Menkeu.

Pemerintah akan terus mengoptimalkan APBN sebagai instrumen untuk mendukung program prioritas nasional, menjaga daya beli masyarakat, memperkuat aktivitas usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional secara berkelanjutan.