Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bersubsidi ke tangki sepeda motor di SPBU Batoh, Banda Aceh, Aceh, Selasa (4/8/2026). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan sekitar 80 persen konsumsi BBM nasional masih didominasi BBM bersubsidi, sedangkan sekitar 20 persen menggunakan BBM nonsubsidi, dan pemerintah juga memastikan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini diambil demi melindungi daya beli masyarakat lapisan menengah ke bawah di tengah gejolak harga minyak mentah dunia.
Bahlil menyampaikan bahwa keputusan tersebut merujuk pada arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, meski ia menyadari konsekuensi pembengkakan beban fiskal pada anggaran subsidi energi.
“Pemerintah sampai dengan hari ini memutuskan untuk tetap menjaga harga minyak subsidi tidak ada kenaikan,” tegas Bahlil di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Ia menambahkan, keputusan mempertahankan harga BBM subsidi merupakan langkah berat bagi beban APBN. Namun, kesejahteraan dan stabilitas ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
“Memang ini adalah sesuatu yang tidak ringan, ini sesuatu yang berat. Kenapa? Karena pasti penambahan subsidinya nambah. Tapi Bapak Presiden Prabowo berpandangan bahwa membela dan menjaga daya beli masyarakat untuk menengah ke bawah itu jauh lebih penting,” ujar Bahlil.
Saat ini, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) telah berada di kisaran 106–108 dolar AS per barel, berada di atas asumsi makro APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel. Kendati demikian, rata-rata ICP sejak Januari hingga September 2026 tercatat masih dalam ambang batas aman, yakni 85–90 dolar AS per barel.
“Jadi masih, overall masih oke,” kata Bahlil optimis.
Dengan kebijakan ini, harga BBM jenis Pertalite bertahan di angka Rp10.000 per liter dan Solar subsidi di level Rp6.800 per liter. Ketetapan harga ini tidak mengalami kenaikan ketika sejumlah produk BBM nonsubsidi Pertamina disesuaikan pada awal September.
Untuk menopang kebijakan tersebut, alokasi subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 telah disiapkan mencapai Rp381,3 triliun. Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi hingga semester I 2026 sudah menyerap Rp233 triliun, seiring dengan adanya kenaikan volume penyaluran BBM sebesar 7,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Di samping menjaga stabilitas harga, pemerintah juga tengah mematangkan skema pengendalian BBM agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Bahlil menyebut pembatasan Pertalite untuk kelompok masyarakat desil 9 dan 10 masih terus dimatangkan sembari menunggu proses verifikasi dan validasi data rampung.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
