Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan pemetaan terkait fenomena underground economy atau ekonomi bawah tanah di Indonesia.

Sri Mulyani mengungkapkan pemetaan mengenai ekonomi bawah tanah ini akan dipimpin Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu.

"Kalau underground economy adalah sifatnya menghindari pajak, maka itu mappingnya akan berbeda. Ini yang sekarang sedang dilakukan oleh Pak Anggito dan tim pajak, Bea dan Cukai dan PNBP," ucap Sri Mulyani di Jakarta, Kamis, 14 November 1014.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga menyoroti bahwa ada jenis kegiatan ilegal dalam ekonomi bawah tanah. Yakni seperti judi online dan kegiatan terlarang lainnya.

Baca juga: Sri Mulyani Tindak 31.275 Penyelundupan hingga November 2024, Nilainya Rp6,1 Triliun

Maka dari itu penanganannya akan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam).

"Kalau underground economy ini sifatnya ilegal atau kriminal, seperti judi online dan sebagainya, maka kami akan bekerja sama dengan Pak Menko Polkam," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, serta memperkuat upaya pemetaan aktivitas ilegal ini dalam rangka menanggulangi dampak negatifnya terhadap perekonomian negara.

Dengan langkah-langkah ini, Sri Mulyani berharap dapat meningkatkan transparansi dan mencegah praktik penghindaran pajak serta kegiatan ilegal yang merugikan negara.

Baca juga: Dalam Sepekan Sri Mulyani Cs Tindak 283 Kali Penyelundupan Barang Ilegal Senilai Rp49 Miliar

"Aktivitasnya akan bervariasi, tetapi kami secara bertahap melakukan pemetaan bersama dengan menteri-menteri terkait dan dalam koordinasi dengan para Menko," pungkas Sri Mulyani.