"Sekitar 91 persen dari total investasi yang dibutuhkan, yakni 618 miliar dolar AS, berada di bawah Kementerian ESDM," jelasnya.

Baca juga: Kapolri Turunkan Irwasum dan Propam Kawal Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan

Selain menetapkan hilirisasi sebagai syarat untuk perpanjangan PKP2B, Menteri Bahlil juga menyatakan bahwa alokasi produksi mineral akan dibagi secara merata di kalangan pengusaha, dengan cara membagi porsi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang berlaku di sektor pertambangan mineral dan batu bara.

Kebijakan ini diambil setelah ada permintaan dari salah satu perusahaan domestik yang menginginkan alokasi porsi RKAB yang lebih besar.

"Ada satu perusahaan yang meminta porsi RKAB hingga 30-40 persen dari total produksi. Untuk nikel, produksi kita mencapai 150 juta ton, namun ada yang meminta sekitar 50 hingga 60 juta ton," jelas Bahlil.

(Sumber: Antara)