Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah berencana untuk menunda penerapan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula dijadwalkan pada 1 Januari 2025, menjadi 12 persen.

"Ya hampir pasti diundur," kata Luhut dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta pada hari Rabu, 27 November 2024.

Menurut Luhut, keputusan untuk menunda kenaikan tarif PPN tersebut diambil karena pemerintah berniat memberikan stimulus atau insentif terlebih dahulu kepada masyarakat, terutama bagi kelas menengah, melalui bantuan sosial.

"PPN 12 persen sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa bantuan sosial yang akan diberikan oleh pemerintah sebagai langkah antisipasi sebelum penerapan PPN 12 persen bukan berupa bantuan langsung tunai (BLT), melainkan akan difokuskan pada subsidi untuk energi ketenagalistrikan.

"Tapi diberikan itu ke listrik. Karena kalau diberikan nanti ke rakyat takut dijudikan lagi nanti," jelas Luhut.

Luhut menambahkan bahwa anggaran untuk bantuan sosial ini telah disiapkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bahwa rancangan mekanisme penyalurannya segera diselesaikan.

Mengenai penolakan yang muncul di media sosial terkait kenaikan tarif PPN 12 persen, Luhut berpendapat bahwa reaksi tersebut lebih disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai struktur kenaikan yang dimaksud. "Ya karena orang kan belum tau ini, struktur ini," katanya.