Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyebut bahwa detail terkait pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen dan paket kebijakan ekonomi akan diumumkan Senin depan.

Airlangga menyebut pengumuman tersebut akan dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian pukul 10.00 WIB.

"Jadi ini akan dimatangkan lagi, perhitungannya difinalisasi, akan diumumkan hari Senin jam 10, soal PPN dan paket kebijakan ekonomi," ujar Airlangga dikutip Sabtu 14 Desember 2024.

Lebih lanjut, Airlangga memastikan bahan pokok akan dibebaskan dari pengenaan PPN 12 persen yang akan berlaku mulai awal tahun depan.

Baca juga:  VIDEO: Pekerja Proyek Tewas Tertabrak Kereta Api di Bogor

"Yang penting kan bahan pokok itu tidak kena PPN," jelasnya.

Sebelumnya, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mengumumkan sejumlah kebijakan fiskal pada minggu depan, termasuk kebijakan mengenai peningkatan PPN dan pemberian insentif untuk pelaku usaha pada tahun 2025.

"Tahun ini ada PPnBM untuk otomotif dan PPN DTP untuk sektor perumahan. Kebijakan ini sedang dibahas dan kami akan mengumumkannya dalam waktu seminggu untuk tahun depan," ujar Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta pada Selasa malam, 3 Desember 2024.

Ia juga menyebutkan bahwa beberapa insentif baru akan diumumkan untuk industri padat karya serta beberapa penyesuaian terkait dengan revitalisasi peralatan mesin.

Tujuan dari pemberian insentif tersebut adalah untuk memperkuat daya saing para pelaku industri padat karya lama agar dapat bersaing dengan pelaku industri padat karya baru yang banyak didukung oleh investasi asing.

Baca juga: Masuk Kategori UMKM, Bahlil Pastikan Ojek Online Dapat Subsidi BBM

"Industri padat karya seperti sepatu, furnitur, dan garmen, banyak yang baru bermunculan. Dan sebagian besar dari mereka didukung oleh modal asing," tambah Airlangga.

Ia menjelaskan bahwa insentif yang akan diberikan akan lebih fokus pada penguatan sektor usaha, meskipun bukan tidak mungkin ada insentif tambahan untuk meningkatkan daya beli masyarakat selain melalui bantuan sosial (bansos).