Ntvnews.id, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, pihaknya telah melayangkan surat kepada perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk mendukung perluasan pembiayaan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

"Terkait program itu OJK memberikaan dukungan kepada program pemerintah untuk pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk memiliki rumah," ucap Mahendara dalam konferensi pers virtual, Selasa 14 Januari 2025.

"Bentuk dukungan yang telah dilakukan termasuk menyampaikan surat kepada perbankan dan LJK lainnya agar dapat mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," sambungnya.

Baca juga: Budi Arie Serahkan Daftar Koperasi Sektor Jasa Keuangan ke OJK

Mahendara meyakini program 3 juta rumah akan menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan di sektor perumahan dan kontruksi. Serta yang cukup penting menurutnya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Mahendra menyebut OJK juga memberikan ruang kepada lembaga jasa keuangan untuk mengambil kebijakan pemberian kredit perumahaan.

"OJK memberikan ruang bagi lembaga jasa keuangan untuk mengambil kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan risk appetite dan pertimbangan bisnis," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menargetkan akan ada 15 juta rumah yang akan dibangun selama kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ia optimis target tersebut bisa tercapai, karena setiap tahunnya ditargetkan 3 juta rumah bisa terbangun.

"Saya mau luruskan bukan 3 juta (rumah), kita mau bikin 3 juta setiap tahun. Jadi 15 juta (selama 5 tahun)," ucap Hashim.

Baca juga: Gerbang Tol Cililitan Arah Tol Dalam Kota Macet Parah

"Insya Allah kalau Prabowo 2 kali, 10 tahun bisa 30 juta (rumah)," sambungnya.

Adapun rumah yang dibangun pedesaaan itu akan dikerjakan oleh kontraktor lokal. Sehingga pengembang besar tidak diperkenankan untuk ikut mengerjakan proyek tersebut.

"Kontraktor yang besar-besar enggak bisa ikut bisa roda ekonomi di perdesaan bisa berputar," ungkapnya.