DPR: Mustahil Pertalite Dioplos jadi Pertamax, Ini Penyebabnya

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai mustahil PT Pertamina Patra Niaga mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Sebab fasilitas pendukung untuk melalukan hal itu, disebut tak dimiliki PT Pertamina Patra Niaga.

Hal ini ditegaskan Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi, usai rapat dengan PT Pertamina Patra Niaga dan sejumlah produsen bahan bakar minyak (BBM) dan operator SPBU, hari ini.

"Kita sudah bertanya langsung ke Pertamina Patra Niaga, bahwa Pertamina Patra Niaga tidak mempunyai fasilitas blending yang untuk merubah dari RON 90 ke 92," ujar Mulyadi, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

"Ini clear ya," imbuhnya.

Karena tak memiliki fasilitas blending tadi, kata Mulyadi, tak mungkin upaya mengubah research octane number (RON) dapat dilaksanakan Pertamina Patra Niaga.

"Jadi tidak mungkin RON 90 berubah menjadi RON 92. Karena fasilitas tersebut tidak dimiliki oleh Pertamina Patra Niaga," tutur politikus Partai Demokrat.

Walau demikian, Pertamina Patra Niaga memiliki fasilitas blending untuk menambah zat aditif. Fasilitas ini digunakan untuk menambah zat aditif ke BBM.

"Yang ada adalah fasilitas blending penambahan zat aditif untuk peningkatan kualitas, bukan untuk merubah RON," tuturnya.

"Itu yang kita pastikan pada rapat hari ini," lanjut Mulyadi.

Sementara, Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, menjelaskan penambahan zat aditif merupakan keuntungan yang diberikan pihaknya kepada masyarakat yang jadi pelanggan.

"Ada pun penambahan aditif itu juga merupakan benefit tambahan yang kita berikan ke masyarakat," ujar Mars.

Menurut dia, penambahan zat aditif ke BBM yang mereka jual, merupakan bagian dari upaya pemasaran.

"Hal ini tentunya menjadi bagian dari strategi pemasaran sebetulnya," ucapnya.

Sebelumnya, pihak swasta yang turut diundang rapat dengan Komisi XII DPR yakni Shell, Vivo, PT Aneka Petroindo Raya atau BP/AKR, dan ExxonMobil, menyatakan bahwa mereka juga melakukan penambahan zat aditif terhadap BBM yang mereka jual, seperti yang dilakukan Pertamina Patra Niaga. Hal itu guna meningkatkan value BBM.

"Pihak swasta semua menyatakan bahwa penambahan zat aditif itu sifatnya hanya menambah value atau keunggulan pada jenis produk masing-masing penyalur BBM ini, badan usaha ini," ujar Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi.

Pihak swasta menegaskan, kata Bambang, bahwa penambahan zat aditif itu tak merubah research octane number (RON).

"Jadi tidak merubah RON," ucap Bambang.

Komisi XII DPR sengaja menanyakan soal apakah penambahan zat aditif bisa mengubah RON BBM ke pihak swasta yang hadir. Ini dilakukan agar adanya opini pembanding dari klarifikasi PT Pertamina Patra Niaga selaku pihak tertuduh dalam persoalan ini. 

Sehingga, pada akhirnya tak ada kesan DPR yang menyatakan tidak ada Pertamax hasil oplosan Pertalite, sebagai upaya penggiringan opini publik oleh lembaga legislatif. 

"Biar berimbang kami tanya satu-satu. Pengawasannya sama," ucapnya.

Karena persoalan ini sudah terang, DPR meminta masyarakat tetap tenang dan tak perlu khawatir saat membeli Pertamax. 

"Jadi kita minta tenang kepada masyarakat, tidak ada penambahan zat aditif merubah RON," jelas dia.

Diketahui, informasi mengenai Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax ini, pertama kali diungkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Ini merupakan modus dari kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Dalam kasus ini, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan ditetapkan sebagai tersangka, bersama enam orang lainnya. Kasus ini diperkirakan merugikan keuangan negara Rp 193,7 triliun.