Petani. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) mencatatkan tren positif sepanjang tiga bulan pertama tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTPR pada Maret 2025 mencapai angka 165,66, naik tipis dari 165,51 pada Februari 2025.
Peningkatan ini dipicu oleh membaiknya harga komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan tembakau. Pencapaian ini menjadikan subsektor perkebunan rakyat sebagai kontributor pertumbuhan tertinggi dibandingkan subsektor pertanian lainnya.
Secara tahunan, capaian ini terlihat lebih signifikan. Rata-rata NTPR pada periode Januari–Maret 2025 tercatat sebesar 165,00, melonjak 20,41 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berada di angka 137,03.
Kenaikan ini tak hanya menjadi sinyal pemulihan ekonomi di sektor perkebunan, tetapi juga menunjukkan bahwa daya saing petani rakyat kian kuat, baik di pasar dalam negeri maupun global.
Eliza Mardian, pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menilai bahwa untuk menjaga keberlanjutan industri dalam negeri, ketersediaan bahan baku dari sektor pertanian harus dijamin. Ia menekankan pentingnya dukungan regulasi dari pemerintah.
“Tanpa dukungan regulasi, upaya hilirisasi yang saat ini digencarkan pemerintah akan sulit dicapai,” ujar Eliza dalam keterangannya, Selasa, 6 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa sektor perkebunan memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia karena menyerap sekitar 45 persen tenaga kerja di sektor pertanian. Secara keseluruhan, sektor pertanian menyumbang 38 persen dari total tenaga kerja nasional, sementara kontribusi sektor perkebunan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 3 hingga 4%.
Lebih jauh, Eliza juga menyoroti dampak besar dari perkebunan rakyat terhadap ekonomi desa.
“Aktivitas perkebunan rakyat memang menciptakan efek multiplier (berganda) yang baik untuk pengembangan perekonomian di desa dan juga pertumbuhan sektor-sektor jasa pendukung,” jelasnya.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. Ia menekankan peran strategis perkebunan rakyat dalam menciptakan pemerataan ekonomi hingga ke pelosok desa.
Menurutnya, sektor ini, baik yang dikelola rakyat maupun swasta, memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan jika dikelola secara optimal.
“Petani rakyat kita harus dibantu oleh pemerintah, khususnya dalam bentuk subsidi pra panen seperti pupuk, sarana produksi, dan alat mesin pertanian,” ujarnya.
Daniel menjelaskan bahwa dukungan tersebut akan mengurangi beban biaya produksi petani, apalagi saat harga jual hasil panen sedang tinggi.
“Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani,” lanjutnya.
Daniel juga menyinggung pentingnya perlindungan bagi sektor padat karya seperti industri hasil tembakau dan makanan-minuman, karena sangat terkait dengan sektor pertanian.
“Industri padat karya ini harusnya dilindungi karena jelas-jelas menyediakan lapangan kerja bagi warga. Industri yang menyerap tenaga kerja harus mendapat perlindungan dari pemerintah,” tegasnya.
Senada dengan itu, Baginda Siagian, Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan di Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, menegaskan bahwa industri hasil tembakau merupakan sektor padat karya strategis.
“Industri ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari budidaya tembakau hingga produksi produk olahan seperti rokok dan kelengkapannya, dan berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen," katanya.
Ia menambahkan bahwa kontribusi industri tembakau tidak hanya terlihat dari sisi pajak, tetapi juga dari kemampuannya menyerap jutaan tenaga kerja, khususnya di sektor sigaret kretek tangan (SKT).
“Pemerintah harus menjaga kedaulatan dan kebebasan dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal,” pungkas Baginda.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
