Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menjawab pertanyaan awak media ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (4/9/2025). (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa program transmigrasi tahun 2025 akan memprioritaskan penempatan masyarakat lokal, yakni 94 persen, sedangkan pendatang hanya mendapatkan alokasi enam persen.
"Supaya tidak ada pertanyaan dan keraguan kemana Kementerian Transmigrasi melakukan penempatan penduduk di kawasan-kawasan transmigrasi, pada tahun ini kami fokus kepada transmigrasi lokal sebesar 94 persen. Kemudian untuk pendatang dalam program transmigrasi Karya Nusantara itu hanya 6 persen saja," kata Mentrans Iftitah dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, 4 September 2025.
Iftitah menjelaskan bahwa penempatan transmigrasi tidak dilakukan sembarangan, melainkan harus atas dasar permintaan resmi pemerintah daerah melalui mekanisme kerja sama antarwilayah sesuai ketentuan undang-undang transmigrasi.
"Ini juga untuk diketahui oleh kita semua bahwa ada beberapa daerah yang mengkhawatirkan ada perpindahan penduduk dari Jawa masuk ke luar Pulau Jawa begitu, tanpa pengetahuan daerah, itu tidak dimungkinkan," ujarnya.
Ia menekankan bahwa di wilayah Kalimantan, seluruh penempatan transmigrasi tetap fokus pada warga lokal sesuai permohonan pemerintah daerah.
"Jadi kami tidak bisa melakukan program transmigrasi di setiap lokasi tanpa permintaan atau permohonan dari pemerintah daerah," jelasnya.
Sebagai contoh, di Papua Selatan, sebanyak 100 kepala keluarga transmigran seluruhnya merupakan orang asli Papua, sesuai permintaan daerah, meski permintaan awal mencapai 200 kepala keluarga.
Mentrans menambahkan, minat pendatang masih tinggi dengan lebih dari 8.000 keluarga mendaftar, namun hanya 95 keluarga yang diterima melalui seleksi ketat, mempertimbangkan keahlian agar memberi kontribusi positif bagi masyarakat setempat.
Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara (kanan baris kiri) dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (4/9/2025). (ANTARA)
Menurutnya, komposisi transmigrasi berbeda-beda di tiap daerah, seperti Kabupaten Sidrap dengan 76 persen lokal, Poso 70 persen lokal, Polewali Mandar 65 persen lokal, dan Halmahera Tengah 80 persen lokal.
"Jadi kami fokuskan bagi mereka yang memiliki keahlian, supaya ketika masuk ke daerah yang didatangi, itu bisa memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat. Jadi betul-betul bukan lagi orang-orang yang terbuang," ucapnya.
Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan demografi, memastikan pembangunan kesejahteraan dimulai dari masyarakat lokal, serta mencegah keraguan terhadap perpindahan penduduk dari Jawa tanpa persetujuan daerah tujuan.
"Jadi kami betul-betul lakukan seleksi secara baik, dan ini juga sesuai dengan permintaan daerah, dengan tetap memperhatikan komposisi yang lebih besar untuk transmigrasi lokalnya," tambahnya.
Ia menegaskan kembali bahwa transmigrasi lokal menjadi prioritas utama, sedangkan pendatang dipilih secara selektif untuk berperan sebagai pelatih dan pendamping masyarakat, sehingga program ini benar-benar dapat meningkatkan kualitas hidup warga.
"Jadi kami prioritaskan sekali lagi, pembangunan kesejahteraan itu dimulai dari masyarakat lokal," kata Mentrans.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
