Isu Radiasi Cs-137, Pemerintah Bentuk Satgas untuk Lindungi Industri Udang

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani potensi bahaya radiasi radionuklida Cesium-137 (Cs-137) serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus melindungi industri udang nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan, satgas tersebut dibentuk menyusul dugaan adanya pencemaran Cs-137 pada produk ekspor udang beku asal Cikande, Banten, yang menyebabkan sejumlah kontainer ditarik oleh otoritas Amerika Serikat. Satgas memiliki mandat untuk melakukan investigasi, diplomasi, serta upaya pemulihan kepercayaan pasar internasional.

"Saya pastikan pemerintah bergerak cepat, hati-hati, dan sesuai standar internasional. Keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama. Kami hadir untuk melindungi nelayan, pekerja dan pelaku usaha dari dampak isu ini," ujar Zulhas di Jakarta, Jumat, 12 September 2025.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Kontaminasi Radiasi Udang Masih Aman, Jauh di Bawah Ambang Batas

Dalam rangka menjaga kepercayaan internasional, Zulhas menuturkan pemerintah telah melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah lembaga global, antara lain International Atomic Energy Agency (IAEA), US Food and Drug Administration (FDA), US Customs and Border Protection (CBP), serta International Food Safety Authorities Network (INFOSAN).

Selain itu, jalur diplomasi juga ditempuh dengan Amerika Serikat dan negara mitra dagang potensial lainnya agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa menimbulkan kerugian bagi nelayan, pelaku usaha, maupun industri udang dalam negeri.

Langkah cepat ini, kata Zulhas, merupakan wujud tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa sektor perudangan Indonesia tetap sehat, aman, dan kompetitif di pasar global.

"Industri udang adalah aset kebanggaan nasional kita, yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja, berkontribusi besar terhadap ekspor Indonesia. Tentu pemerintah sangat berkomitmen melindungi nelayan, pekerja dan pelaku usaha terhadap dampak isu ini," tegasnya. 

(Sumber: Antara)