Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menjalankan amanat Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan IKN baik infrastruktur maupun sumber daya manusianya, terus berjalan sesuai target. ANTARA/HO-Otorita IKN/am. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan bahwa pembangunan IKN terus berjalan tanpa hambatan dalam upaya mencapai target menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa tahapan pembangunan Nusantara kini telah memasuki fase yang tidak dapat ditarik mundur. Ia menyebut seluruh kebijakan yang dijalankan saat ini sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah kini diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Basuki di Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2025.
Ia menambahkan, semangat, komitmen, dan arahan Presiden menjadi pegangan bagi seluruh jajaran Otorita IKN dalam melaksanakan amanah pembangunan. Basuki menegaskan timnya bekerja dengan penuh keyakinan dan optimisme, menjaga agar seluruh proses berjalan konsisten, transparan, dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tapi masa depan Indonesia. Dan masa depan itu kini sedang kita wujudkan bersama,” ujarnya.
Baca Juga: Otorita IKN Catat Aset Tetap Hingga Akhir 2024 Capai Rp1,4 Triliun
Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan IKN menunjukkan kemajuan signifikan. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan IKN sebagai simbol pemerataan dan kemajuan nasional.
Selain itu, Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang ditetapkan pada 30 Juni 2025, turut mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN. Regulasi ini menargetkan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) serta penyediaan infrastruktur yang memadai sebagai bagian dari persiapan menjadikan Nusantara ibu kota politik pada 2028.
Dalam momentum setahun pemerintahan Presiden Prabowo, Otorita IKN menegaskan bahwa kemajuan pembangunan di Nusantara sejalan dengan lima prioritas pembangunan nasional, yakni stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, ketahanan pangan, serta kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Otorita IKN Siapkan 62,9 Hektare untuk Kawasan Diplomatik Internasional
Dari sisi ekonomi, proyek pembangunan IKN dinilai menjadi bukti stabilitas pertumbuhan nasional yang dijaga melalui kombinasi pembiayaan negara, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta. Presiden Prabowo telah menyetujui alokasi anggaran pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun, yang diperkuat dengan partisipasi investor domestik dan asing.
Hingga kini, Otorita IKN mencatat telah menerima komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun, terdiri atas Rp66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema KPBU untuk pembangunan jalan, terowongan multiutilitas (multi-utility tunnel), dan hunian di kawasan IKN.
Kepercayaan investor tersebut menjadi indikator stabilitas ekonomi nasional yang terus tumbuh serta memperkuat fondasi pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Selain infrastruktur, pembangunan IKN juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah inti dan sekitarnya. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 879 program pelatihan telah diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas, daya saing, dan taraf hidup masyarakat lokal. Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada fisik kota, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia serta kemandirian sosial ekonomi di Nusantara.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
