Negosiasi Tarif Dengan AS, Pemerintah Tawar Impor 15 Juta Ton Migas

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah menjajaki negosiasi tarif resiprokal kepada Amerika Serikat (AS).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan salah satu poin utama dalam negosiasi adalah rencana pembelian migas dari AS yang nantinya melibatkan Pertamina sebagai pelaksana.

"Salah satunya terkait dengan komersial pembelian migas dari Amerika, di mana itu nanti penugasannya salah satunya ke Pertamina. Besaran volumenya sekitar 15 juta ton," ucap Airlangga, Senin 17 November 2025.

Lebih lanjut, Airlangga menyebut jika negosiasi ini disetujui, Airlangga menyebut pemerintah akan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

Baca juga: Airlangga: Negosiasi Tarif dengan AS Masuki Tahap Penyelesaian

"Jadi bagian daripada resiprokal tarif kita masih dalam negosiasi Apabila itu sampai kepada kesepakatan untuk ditindaklanjuti Ada turunan-turunan PP maupun Perpres salah satunya terkait dengan komersil pembelian migas dari Amerika dimana itu nanti penugasannya salah satunya ke Pertamina," ungkapnya.

Dalam negosiasi ini juga disebutkan, pihak swasta juga mengatakan nantinya bisa mengimpor 5 juta ton LPG.

"Ya itu artinya dibuka juga kepada pihak lain yang rencana membeli energi dari Amerika," tandasnya.

Sebelumnya, Airlangga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai pengurangan tarif antara Indonesia dan AS saat ini sudah berada pada fase akhir.

Baca juga: Menko Airlangga: Sawit Perkuat Neraca Perdagangan dan Dukung Transisi Energi Bersih

Pemerintah menargetkan agar proses perundingan guna membebaskan tarif bagi sejumlah komoditas unggulan Indonesia dapat diselesaikan sebelum tahun berakhir.

"Hampir semua teks sudah kita bahas, kita juga sudah kirim ke Amerika, tinggal finalisasi legal drafting-nya di kedua sisi," ujar Airlangga saat menghadiri 13th US-Indonesia Investment Summit.

Airlangga menambahkan bahwa tidak terdapat keberatan dari negara lain terhadap rencana pemberian perlakuan tarif khusus tersebut, termasuk dari Inggris. Ia menilai respons dari negara mitra sejauh ini tetap positif.

"Tidak ada protes, saya sudah bicara (dengan Inggris). Tapi tentu kalau kita memberikan fasilitas ke satu negara, negara lain juga kepingin, itu normal saja," katanya.