Prabowo Bakal Renovasi 10.000 Puskesmas dengan Uang Sitaan

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan langkah besar untuk memperbaiki infrastruktur layanan kesehatan dasar di seluruh Indonesia. Sebanyak 10.000 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), khususnya di daerah terpencil, menjadi sasaran revitalisasi setelah bertahun-tahun minim pembaruan.

Kebijakan tersebut diumumkan Prabowo saat menghadiri seremoni penyerahan aset negara senilai Rp10,27 triliun hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Dana tersebut berasal dari hasil penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor kehutanan dan pertambangan.

"Saya baru saja kembali dari kunjungan ke daerah-daerah terpencil. Berdasarkan laporan Menteri Kesehatan, kita memiliki 10.000 Puskesmas yang sejak era kepemimpinan Presiden Soeharto belum pernah mendapatkan perbaikan signifikan," ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Baca Juga: Prabowo: Negara Harus Tegakkan Hukum, Setor Hasil Penertiban Hutan Tembus Rp10,27 Triliun

Pemerintah memperkirakan biaya renovasi satu Puskesmas mencapai Rp2 miliar. Dengan dana awal Rp10,27 triliun yang berhasil diselamatkan Satgas PKH, pemerintah menargetkan sedikitnya 5.000 Puskesmas dapat segera diperbaiki.

Prabowo optimistis seluruh target revitalisasi Puskesmas dapat diselesaikan lebih cepat apabila upaya penyelamatan aset negara terus berjalan dan kebocoran anggaran berhasil ditekan.

"Jika bulan depan Satgas kembali menyetorkan Rp10 triliun, ditambah potensi Rp39 triliun dari hasil kerja PPATK, maka total Rp49 triliun akan mengalir ke kas negara. Dengan angka tersebut, perbaikan seluruh Puskesmas dapat kita selesaikan dengan mudah," jelasnya.

Prabowo Saksikan Langsung Penyerahan Denda Administratif 10,2 T dan Penyelamatan Keuangan Negara (NTVnews)

Selain sektor kesehatan, Presiden menegaskan dana hasil sitaan negara juga akan digunakan untuk memperbaiki sekolah dan madrasah yang sudah mulai direhabilitasi sejak tahun lalu.

"Uang-uang ini, jika tidak kita selamatkan, akan hilang digelapkan oleh para koruptor," tegas Presiden.

Satgas PKH turut melaporkan keberhasilan negara mengamankan kembali lahan seluas 2,3 juta hektare dari sektor kehutanan dan penguasaan lahan ilegal. Aset tersebut kini berada di bawah pengelolaan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dan BP Investasi Danantara.