Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, membeberkan adanya tren penipuan telepon (scam call) yang menyasar profil pejabat publik.
Menurut Meutya, modus penipuan dengan berpura-pura menjadi anggota DPR untuk meminta sumbangan kini tengah marak terjadi.
Ini diungkapkan Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin, 18 Mei 2026.
"Banyak sekali laporan aduan nomor-nomor telepon, yang paling banyak ini mungkin yang juga paling banyak kena Bapak Ibu anggota DPR. Jadi berpura-pura menjadi anggota DPR atau pejabat publik kemudian minta sumbangan," ujar Meutya di Gedung DPR, Jakarta.
Ia menuturkan, tindakan tegas telah diambil terhadap ribuan nomor yang terbukti melakukan aksi pemalsuan identitas tersebut.
"Itu impersonation, ada 3.000 nomor telepon yang sudah kita block," ucapnya.
Di samping modus pencatutan nama pejabat, Kemkomdigi juga mencatat ribuan kasus penipuan lainnya.
Sampai saat ini, total nomor telepon yang telah diputus aksesnya mencapai belasan ribu nomor.
"Kemudian yang dilaporkan penipuan ada 2.500 nomor telepon yang sudah dilakukan blokir. Lalu ada investasi online fiktif, judi online, jual beli online, dan lain-lain dengan total kurang lebih 13.000 lebih nomor," jelas Meutya.
Kendati angka pemblokiran sudah mencapai lebih dari 13.000 nomor, Meutya menilai jumlah tersebut seharusnya bisa lebih tinggi jika partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak kecurigaan meningkat.
Karenanya ia mendorong warga untuk tidak ragu melaporkan nomor-nomor yang mencurigakan.
"Angka ini harusnya bisa lebih tinggi kalau memang masyarakat sudah terbiasa melapor ketika ada nomor-nomor telepon yang diduga akan menipu. Silakan langsung dilaporkan supaya bisa kita lakukan pemblokiran atau pemutusan akses dari nomor tersebut," tandasnya.
Menkomdigi Meutya Hafid saat rapat dengan Komisi I DPR RI. (YouTube TVR Parlemen)