Pemerintahan Trump Ancam Cabut Visa Delegasi Palestina di PBB

Ntvnews.id, New York - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan mengancam akan mencabut visa delegasi Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) apabila Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour tidak menghentikan pencalonannya sebagai wakil presiden Majelis Umum PBB.

Ancaman tersebut terungkap dalam telegram internal Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tertanggal Rabu, 20 Mei 2026 waktu setempat.

Dalam telegram itu, diplomat AS di Kedutaan Besar AS di Yerusalem diminta menyampaikan bahwa pencalonan Mansour sebagai wakil presiden Majelis Umum PBB telah “memicu ketegangan” dan dinilai berpotensi mengganggu rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Trump.

Washington disebut akan mengambil langkah tegas jika pencalonan tersebut tetap dilanjutkan.

"Agar jelas, kami akan meminta pertanggungjawaban Otoritas Palestina, jika delegasi Palestina tidak menarik pencalonannya sebagai wakil presiden Majelis Umum," demikian isi telegram tersebut.

Baca Juga: Trump Mulai Pertimbangkan Opsi Perang terhadap Kuba

Pernyataan itu merujuk pada Otoritas Palestina yang memiliki kewenangan pemerintahan terbatas di Tepi Barat.

Telegram tersebut juga menyinggung keputusan Departemen Luar Negeri AS pada September 2025 yang sebelumnya mencabut sanksi visa terhadap pejabat Palestina yang bertugas di misi Palestina untuk PBB di New York.

"Akan sangat disayangkan jika harus meninjau kembali opsi yang tersedia itu," bunyi telegram tersebut yang pertama kali dilaporkan media NPR.

Pihak Departemen Luar Negeri AS enggan memberikan komentar rinci terkait dokumen tersebut.

"Kami menanggapi dengan serius kewajiban kami berdasarkan Perjanjian Markas Besar PBB," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

"Karena kerahasiaan catatan visa, kami tidak berkomentar tentang tindakan Departemen sehubungan dengan kasus-kasus tertentu," imbuhnya.

Arsip - Bendera Palestina. (ANTARA/Anadolu/py/am) (Antara)

Dalam telegram itu juga disebutkan bahwa Mansour sebelumnya telah membatalkan pencalonannya sebagai presiden Majelis Umum PBB setelah adanya lobi dari AS pada Februari lalu.

Namun, Washington menilai pencalonannya sebagai wakil presiden tetap berpotensi membuat Palestina memimpin sidang Majelis Umum PBB pada situasi tertentu.

"Oleh karena itu, masih ada risiko bahwa Palestina dapat memimpin sesi Majelis Umum selama UNGA81 kecuali mereka menarik diri dari pencalonan," demikian isi telegram tersebut, merujuk pada Sidang Umum PBB ke-81 yang akan berlangsung pada September mendatang.

"Dalam skenario terburuk, Presiden Majelis Umum berikutnya mungkin akan membantu Palestina dalam memimpin sesi-sesi penting yang berkaitan dengan Timur Tengah atau selama pekan tingkat tinggi UNGA81," lanjut isi telegram itu.

Pemilihan presiden Majelis Umum PBB beserta 16 delegasi yang akan menjabat sebagai wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni mendatang.