Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari di Kantor Bakom, Jakarta.. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyatakan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jika target pembangunan 80.000 unit koperasi tercapai pada 2029, program tersebut diperkirakan mampu menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia.
Menurut Qodari, setiap unit KDKMP dirancang untuk melibatkan satu orang manajer yang telah melalui proses rekrutmen nasional serta 17 pekerja lokal yang diprioritaskan berasal dari desa tempat koperasi tersebut beroperasi.
“Setiap gerai KDKMP melibatkan satu manajer yang telah mengikuti rekrutmen nasional, serta 17 pekerja lokal yang seluruhnya diprioritaskan berasal dari desa setempat,” kata Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menilai KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga sebagai investasi sosial dan ekonomi jangka panjang yang dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemandirian ekonomi lokal, serta membuka peluang kerja dalam jumlah besar.
Pengembangan koperasi berbasis desa tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, aktivitas ekonomi yang tumbuh melalui koperasi juga diyakini dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi desa secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa program KDKMP tidak dibiayai secara langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga menurutnya tidak tepat jika dibandingkan dengan program lain yang sepenuhnya bergantung pada pembiayaan negara.
“Enggak, yang perlu dievaluasi apanya begitu lho? Koperasi Desa Merah Putih ini kan mekanismenya bukan APBN. Jadi enggak ada kaitannya dengan APBN,” ujar Misbakhun seusai menghadiri peluncuran buku Estafet Ideologi Sumitro ke Prabowo di Universitas Paramadina, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Misbakhun menjelaskan bahwa pembiayaan KDKMP berasal dari berbagai sumber pendanaan yang dirancang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
“Pembiayaan itu melalui Agrinas, melalui kredit di Bank Himbara, kemudian di-empowerment sebagian dengan Dana Desa,” katanya.
Menurut dia, program yang mulai dijalankan tahun ini masih berfokus pada pembangunan fondasi operasional yang kuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat desa.
Ia menyebut operasionalisasi koperasi dilakukan secara bertahap meskipun ribuan unit telah dibangun, sehingga keberlanjutan usaha dan kualitas layanan dapat terjaga.
“Kan ini baru berjalan, baru tahun ini KDMP itu dijalankan. Pak Ferry (Menteri Koperasi Ferry Juliantono) mengatakan ada 11.000 yang sudah dibangun, kemudian dioperasionalkannya baru 1.000 dan ini kan harus kualitatif bukan kuantitatif,” kata Misbakhun.
Lebih lanjut, Misbakhun menilai KDKMP merupakan instrumen penting yang menunjukkan peran negara dalam menjaga ekonomi rakyat sekaligus memperbaiki sistem distribusi barang dan jasa agar lebih berpihak kepada masyarakat luas.
“Koperasi itu sebagai bentuk badan usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi kemasyarakatan. KDMP menjadi sebuah kebijakan negara, dioperasionalkan bagaimana barang dan jasa itu didistribusikan oleh negara tapi untuk kepentingan masyarakat yang luas,” tuturnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
