Prabowo Evaluasi Haji 2026, Minta Layanan Jemaah dan Masa Tunggu Terus Ditingkatkan

Ntvnews.id, Bogor - Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Haji dan Umrah, Wakil Menteri Haji dan Umrah, pimpinan DPR RI, serta sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 17 Juni 2026.

Pertemuan tersebut difokuskan pada evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekaligus pembahasan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia pada musim haji berikutnya.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik meski masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah dan DPR RI melalui Tim Pengawas Haji berlangsung efektif sehingga berbagai persoalan yang muncul selama penyelenggaraan haji dapat segera diatasi.

“Alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR, dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini,” ujar Irfan dalam keterangannya.

Baca Juga: Cucun Ungkap Prabowo Ingin Antrean Haji yang Capai 40 Tahun Ditekan Jadi 26 Tahun

Irfan mengungkapkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah menghadapi tantangan besar karena mulai bekerja pada September 2025, sementara tahapan penyelenggaraan haji dari Pemerintah Arab Saudi telah berjalan sejak Juni 2025. Meski demikian, berbagai persiapan yang sempat tertinggal berhasil dikejar sehingga sejumlah peningkatan layanan dapat diwujudkan.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah percepatan penerbitan visa serta perbaikan sistem layanan jemaah melalui distribusi Nusuk sejak masih berada di Tanah Air. Kebijakan tersebut dinilai mampu mengurangi berbagai kendala yang sebelumnya kerap terjadi saat pelaksanaan ibadah haji.

“Pertama tentu percepatan penerbitan visa. Visa terbit sekitar akhir pertengahan Ramadan, ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jemaah yang terpisah dari keluarganya, jemaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jamaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita walaupun tahun ini masih paket D tapi sebenarnya itu lebih dari D, itu lebih dari menuju paket C itu sebetulnya,” ungkap Irfan.

Selain itu, pemerintah mulai menerapkan pola kontrak layanan multiyears dengan berbagai penyedia jasa pendukung penyelenggaraan haji. Skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus memberikan kepastian usaha bagi para mitra yang menyediakan fasilitas bagi jemaah Indonesia.

Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (NTVnews)

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah arahan terkait penyelenggaraan haji tahun 2027. Kepala Negara meminta agar kualitas pelayanan terus ditingkatkan, mulai dari aspek konsumsi hingga fasilitas akomodasi yang digunakan jemaah selama berada di Tanah Suci.

“Bapak presiden memberikan masukan-masukan untuk peningkatan layanan kepada jemaah haji terkait dengan tahun 2027 nanti termasuk bagaimana makanan-makanan bisa dipersiapkan lebih dini, lebih bagus lagi kemudian bagaimana beliau juga memberikan masukan tentang penginapan-penginapan hotel-hotel yang harus juga lebih dilatih lebih baik lagi,” imbuh Irfan.

Tak hanya itu, Presiden turut menyoroti pentingnya pengembangan konsep Kampung Haji sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan sekaligus membantu menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

“Beliau ingin kampung haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus untuk menekan biaya haji. Nanti akan dibahas, kita akan bahas dengan DPR walaupun kita tahu tantangan tahun ini luar biasa, terutama nilai tukar, kemudian kenaikan avtur, kemudian situasi global yang masih belum jelas, kemudian pemerintah Saudi juga menaikkan layanan-layanannya yang otomatis juga akan berpengaruh pada nilai harganya. Itu juga nantikan kita bicarakan dengan teman-teman DPR,” ungkap Irfan.

Baca Juga: Kemenhaj Bakal Laporkan 20 Poin Evaluasi Haji 2026 ke Prabowo di Hambalang

Perhatian Presiden juga tertuju pada upaya mempercepat masa tunggu keberangkatan haji yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah. Menurut Irfan, pemerintah telah berhasil menurunkan masa tunggu yang sebelumnya mencapai 35 hingga 40 tahun menjadi sekitar 26 tahun. Namun, Presiden menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan.

“Tahun ini kita sudah bisa memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40, di Konawe Selatan hampir 50 tahun tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan, beliau berpikir coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi, dan kita, dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu,” pungkas Irfan.

Arahan Presiden tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus melakukan pembenahan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Selain meningkatkan kualitas layanan, pemerintah juga berupaya menghadirkan sistem yang lebih efisien, terjangkau, dan berkeadilan sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia dapat menunaikan ibadah haji dengan pelayanan yang optimal.