Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai keterampilan buruh belum tentu berguna ketika akhirnya mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kembali ke kampung halaman. Hal ini dinyatakan Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, menyikapi maraknya gelombang PHK.
Atas itu, ia mendesak adanya langkah mitigasi konkret menghadapi ancaman PHK massal akibat tekanan ekonomi global dan penguatan dolar AS. Samuel mendorong program pembinaan keterampilan ulang bagi buruh terdampak agar mampu mengolah potensi di kampung halaman.
Ia menyoroti keahlian buruh pabrik yang selama ini terlalu spesifik, sehingga kerap tidak relevan saat mereka terpaksa pulang ke daerah akibat PHK. Atas itu, diperlukan konsep yang matang dari kepala daerah untuk memetakan kekuatan ekonomi lokal agar lahan produktif pedesaan bisa diolah kembali bersama para mantan buruh.
“Pada saat terjadi PHK, apa hal lain yang bisa dilakukan oleh para buruh ini? Begitu kembali ke kampungnya, belum tentu keahlian itu mempunyai fungsi di sana. Maka, harus ada suatu pembinaan ulang,” ujar Samuel, Rabu, 8 Juli 2026.
Di samping peran kepala daerah, ia turut menekankan krusialnya andil anggota legislatif. Dirinya memandang masa reses mendatang harus menjadi momentum bagi jajaran Komisi VII DPR RI untuk mengkaji lebih dalam kondisi riil sektor industri di daerah pemilihan masing-masing.
“Ini waktunya anggota DPR melakukan dialog dengan para buruh yang mengalami PHK. Anggota DPR dari masing-masing konstituen harus turut membantu menjadi pembina untuk menjadi mata rantai bagi mereka,” tuturnya.
Walau begitu, Samuel mengakui bahwa pemikirannya ini masih berupa pemetaan awal mengingat rumitnya persoalan makro ekonomi saat ini.
“Ini memang sesuatu yang kompleks karena itu usulan yang saya sampaikan, ini usulan yang juga sifatnya sangat surface, belum mendalam. Ini yang tentunya menurut kami perlu kami pelajari di daerah masing-masing,” tandas Samuel.
Ilustrasi PHK. (Pixabay)