Sudaryono Larang Pejabat BGN Bertemu Mitra MBG Secara Diam-diam

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, tampaknya memperketat tata kelola internal lembaganya dengan melarang para pejabat BGN melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Larangan tersebut berlaku bagi pihak yang berkaitan dengan program MBG, mulai dari mitra, pemasok, hingga pengelola dapur. Sudaryono menuturkan, komunikasi dengan pihak-pihak tersebut harus dilakukan melalui mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Sudaryono, kebijakan tersebut akan diterapkan secara berjenjang hingga pejabat di tingkat eselon I dan II. Ia bersama dua wakil kepala BGN berkomitmen membangun budaya kerja yang lebih transparan dan menghindari pertemuan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

"Saya bersama dua wakil kepala saya berkomitmen dan kami membawa budaya ini sampai ke level bawah. Di level Eselon 1, Eselon 2, dan seterusnya, saya larang dengan keras menerima pihak-pihak yang berkepentingan secara gelap-gelap, diam-diam. Semuanya harus direspons dengan cara yang proporsional dan baik," katanya dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juli 2026.

Sudaryono menjelaskan, pembatasan pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah konflik kepentingan serta mengantisipasi munculnya dugaan praktik yang tidak etis dalam pelaksanaan program MBG.

Kepala BGN, Sudaryono (NTVNews.id/Adiansyah)

Ia meminta seluruh pihak yang ingin menyampaikan aduan, aspirasi, maupun hal lain terkait program MBG menggunakan jalur resmi yang telah disediakan BGN melalui Pusat Pelayanan Terpadu.

"Segala aduan, segala hal yang memang perlu dibicarakan harus dibicarakan secara resmi. Termasuk saya membatasi diri, saya pribadi membatasi orang-orang yang barangkali dia punya dapur, dia mitra, dia pemasok, dia entah apa begitu, saya membatasi untuk tidak saya terima di ruangan saya," tuturnya.

Menurut Sudaryono, pembatasan itu bukan berarti setiap pertemuan tertutup otomatis merupakan pelanggaran. Namun, pertemuan yang dilakukan tanpa mekanisme resmi dapat menimbulkan persepsi negatif dan kecurigaan publik.

Ia pun memilih menghindari situasi yang dapat memunculkan dugaan mengenai adanya kepentingan tertentu dalam proses pengambilan keputusan di BGN.

"Sekali lagi, belum tentu kalau saya terima itu kemudian saya bicara hal-hal yang tidak etis, tapi kalau saya terima itu membuat orang menduga-duga, jadilah yang namanya fitnah," katanya.

Tambah Sudaryono, transparansi menjadi salah satu hal yang ingin diperkuat selama dirinya memimpin BGN. Menurutnya, setiap komunikasi dengan pihak yang memiliki kepentingan terhadap program pemerintah harus ditempatkan dalam koridor yang jelas.

Karena itu, ia memilih mengedepankan mekanisme resmi dibandingkan pertemuan personal atau tertutup. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BGN sekaligus memastikan program MBG berjalan dengan tata kelola yang baik.

"Jadi saya daripada menduga-duga oleh orang, apalagi diduga-duga oleh publik, diduga-duga oleh warganet, diduga-duga oleh masyarakat dan itu dugaannya adalah dugaan yang negatif, lebih baik itu kita hindarkan," ucap Sudaryono.