Legislator Dukung Danantara Usut Dugaan Kecurangan di PT Pos Indonesia

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam mengusut dugaan fraud atau kecurangan yang diduga terjadi di PT Pos Indonesia (Persero).

Menurut Rivqy, apabila dugaan manipulasi laporan keuangan serta praktik kecurangan yang berlangsung dalam kurun waktu lama terbukti benar, maka proses hukum harus dilakukan hingga tuntas tanpa pandang bulu.

"Apabila benar terdapat dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud yang berlangsung dalam waktu lama maka kasus ini harus diusut hingga tuntas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan perusahaan maupun negara," ujar anggota DPR yang membidangi badan usaha milik negara tersebut, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.

Ia juga menilai langkah Danantara layak didukung mengingat PT Pos Indonesia merupakan salah satu BUMN strategis yang berperan besar dalam menopang sistem logistik nasional.

Baca Juga: Danantara Gandeng Tony Blair Institute untuk Perkuat Kerja Sama Global

Dengan jaringan operasional yang menjangkau berbagai wilayah hingga pelosok Indonesia, PT Pos Indonesia memiliki peran penting dalam distribusi barang dan dokumen, penyediaan layanan keuangan, serta mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun ekonomi digital.

"PT Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas dan aset strategis yang tidak dimiliki banyak perusahaan lain. Potensi itu harus dijaga melalui tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel," katanya.

Rivqy menambahkan, upaya yang dilakukan Danantara dapat menjadi bagian dari pembenahan tata kelola badan usaha milik negara agar semakin transparan, akuntabel, dan terbebas dari berbagai bentuk penyimpangan.

Meski demikian, ia mengingatkan agar evaluasi menyeluruh terhadap PT Pos Indonesia tetap dilakukan sehingga perusahaan dapat kembali sehat, memiliki daya saing, serta mampu menghadapi persaingan industri logistik yang semakin ketat.

Baca Juga: BTN Perkuat Transformasi Bisnis Bersama Danantara, Kinerja Tumbuh Lampaui Industri Perbankan

"Yang tidak kalah penting adalah memastikan PT Pos Indonesia bangkit menjadi perusahaan yang sehat, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai persoalan tata kelola yang terjadi selama bertahun-tahun menggerus kepercayaan publik terhadap salah satu BUMN strategis kita," katanya mengingatkan.

Lebih lanjut, Rivqy menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal proses perbaikan tata kelola PT Pos Indonesia maupun BUMN lainnya agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus meningkatkan daya saing nasional.

"Momentum ini harus menjadi titik balik pembenahan PT Pos Indonesia. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan akan semakin kuat menopang sistem logistik nasional, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara, Rohan Hafas, dalam keterangan resmi pada Jumat, 3 Juli 2026, menyampaikan bahwa Danantara tengah mempersiapkan kepemimpinan baru untuk melanjutkan agenda restrukturisasi PT Pos Indonesia setelah Daud Joseph mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama.

Baca Juga: Danantara Resmi Merger Empat BUMN Manajemen Aset

Selama tiga bulan terakhir, Daud Joseph ditugaskan oleh Danantara untuk memimpin proses pembenahan perusahaan melalui pelaksanaan due diligence atau uji tuntas terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, hingga organisasi PT Pos Indonesia.

Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Rohan mengungkapkan bahwa Daud Joseph menyampaikan perlunya perubahan yang bersifat menyeluruh dan mendasar di tubuh PT Pos Indonesia.

Selain itu, Danantara juga menemukan sejumlah persoalan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun, baik di bidang keuangan maupun tata kelola perusahaan. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah dugaan rekayasa laporan keuangan.

(Sumber: Antara)