Menko AHY Dorong Pembangunan Bali Terintegrasi, Tekankan Infrastruktur hingga Tata Ruang Harus Berjalan Beriringan

Ntvnews.id, Bali - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan Bali harus dilakukan secara terintegrasi dengan menggabungkan aspek infrastruktur, konektivitas, dan tata ruang dalam satu ekosistem yang berkelanjutan.

Hal itu disampaikan AHY saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin, 20 Juli 2026. Menurutnya, pembangunan Pulau Dewata harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, AHY mengusung pendekatan Satu Pulau, Satu Tata Kelola sebagai konsep pembangunan Bali. Pendekatan itu mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, konektivitas, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, hingga pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam satu kerangka yang saling mendukung.

"Bali merupakan andalan Indonesia. Kita ingin memastikan Bali sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia terus menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun tidak adil jika demi mengejar pertumbuhan pariwisata, masyarakat Bali, alam Bali, dan budaya Bali justru terabaikan. Ketiganya harus menjadi fondasi utama pembangunan," kata AHY.

Ia menilai penataan ruang menjadi langkah awal yang harus diprioritaskan agar pengembangan wilayah dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan.

Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin, 20 Juli 2026. (Istimewa)

"Pengembangan wilayah harus diawali dari tata ruang yang baik. Kita ingin memastikan pembangunan berjalan seimbang, tidak hanya mendukung pariwisata, tetapi juga menjaga sawah tetap produktif, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi lainnya," ujarnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah juga membahas sejumlah tantangan yang dihadapi Bali. Permasalahan yang menjadi perhatian meliputi meningkatnya tekanan sektor pariwisata atau overtourism, konektivitas yang belum merata, penurunan kualitas lingkungan akibat persoalan sampah dan pencemaran, serta pemanfaatan ruang yang dinilai belum sepenuhnya terkendali.

Menurut AHY, berbagai persoalan tersebut tidak dapat ditangani secara parsial oleh masing-masing sektor, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah menetapkan empat klaster utama dalam pengembangan Bali, yakni penguatan infrastruktur dan konektivitas, penataan ruang wilayah, tata kelola lingkungan hidup, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Keempat klaster tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan dan program lintas sektor.

Pemerintah juga akan menyiapkan action plan yang disusun oleh setiap kementerian dan lembaga sesuai kewenangannya. Program tersebut mencakup percepatan pembangunan konektivitas dan transportasi multimoda, penguatan sistem pengelolaan sampah, perlindungan kawasan pangan dan subak, sinkronisasi tata ruang, pengembangan destinasi wisata baru di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat, serta penguatan sektor ekonomi kreatif sebagai penopang pariwisata berkelanjutan.

Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin, 20 Juli 2026 (Istimewa)

Seluruh program itu nantinya akan dipantau melalui mekanisme monitoring dan evaluasi lintas kementerian agar pelaksanaannya berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

AHY menegaskan pemerintah pusat akan terus menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah daerah tanpa mengesampingkan karakteristik serta nilai-nilai budaya yang menjadi identitas Bali.

"Kita ingin ekonomi Bali terus tumbuh, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin maju, tetapi budaya, tradisi, dan kearifan lokal tetap menjadi jiwa pembangunan. Bali memiliki kekhasan yang harus terus dijaga keseimbangannya,"tutup AHY.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para bupati dan wali kota se-Bali.

AHY juga didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo R.M. Manuhutu, serta Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Sigit Raditya.