Kepala BGN Sudaryono Prioritaskan Pembenahan Standar Bahan Baku Program MBG

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan evaluasi terhadap standar bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu fokus utama dalam upaya memperbaiki tata kelola program prioritas nasional tersebut.

Menurut Sudaryono, kualitas bahan baku harus memenuhi standar keamanan agar risiko seperti keracunan dapat diminimalkan. Selain proses pengolahan makanan, kualitas bahan yang digunakan juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.

"Semua bahannya harus benar, dengan standar keamanan yang juga harus benar karena kita belajar dari faktor keracunan dan lain-lain. Jadi, selain cara mengolahnya ada juga yang dari bahan bakunya, yang barangkali itu tidak terstandar atau mungkin bahan bakunya punya kualitas enggak begitu bagus," ujar Sudaryono dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.

Baca Juga: Jadi Kepala BGN, Sudaryono: Kami Bukan Superman, Siap Terima Masukan

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan BGN agar memperjelas sasaran program sehingga tujuan meningkatkan kualitas gizi anak dapat tercapai sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di daerah.

"Biar sasarannya jelas, anak-anak cukup gizi, aman. Jadi aman dan cukup gizi, kemudian berdampak kepada ekonomi lokal, memberdayakan UMKM, petani, peternak, dan lain-lain," ucap Sudaryono.

Selain itu, Sudaryono turut menanggapi masih adanya keterlibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program MBG. Berbekal pengalamannya saat ikut merancang program tersebut serta ketika menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), ia menilai peran aparat sangat penting mengingat jumlah personel yang besar dan kemampuannya mendukung kelancaran program, termasuk dalam pemberdayaan petani sebagai pemasok bahan baku.

Baca Juga: Sudaryono Tegaskan Tata Kelola Program MBG Harus Transparan, Tolak Rapat Tertutup

"Mohon maaf ini kalau komentar sedikit tentang pertanian, oh ini pakai tentara dan polisi bagi pompa. Ini di musim paceklik atau kemarau itu ada 70 ribu pompa, itu kalau kita bagi, karena realokasi anggaran ini khususnya ya, pengalaman kami dulu, itu kami bagi lewat TNI dan Polri. Mengapa? Karena enggak ada anggarannya, jadi ongkos untuk membagikannya enggak ada. Maka, kami libatkan TNI/Polri," tuturnya.

(Sumber: Antara)