PM Malaysia Anwar Ibrahim Tegaskan Larangan Warga Israel Masuk Malaysia

Ntvnews.id, Jakarta - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan pemerintahnya akan tetap mempertahankan kebijakan yang melarang warga negara Israel memasuki wilayah Malaysia. Menurut Anwar, kebijakan tersebut telah diterapkan selama puluhan tahun dan tidak bertentangan dengan hukum internasional.

Pernyataan itu disampaikan Anwar sebagai respons atas kritik delapan anggota Kongres Amerika Serikat (AS) yang mempersoalkan pernyataannya pada 15 Juli lalu mengenai kebijakan pengusiran warga negara Israel dari Malaysia.

"Saya ingin menanggapi para anggota parlemen AS, setidaknya sebagian dari mereka, yang secara tegas menyatakan Malaysia melanggar hukum internasional dan tidak menghormati hak negara lain," kata Anwar dalam pernyataannya pada Rabu (22/7).

Anwar menilai tudingan tersebut tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa larangan terhadap warga negara Israel bukanlah kebijakan baru, melainkan telah lama menjadi sikap resmi Malaysia.

"Hal itu sama sekali tidak masuk akal, karena menurut pandangan kami, kebijakan ini telah diterapkan oleh Malaysia selama beberapa dekade, bahwa kami menentang kehadiran warga negara Israel, bukan orang Yahudi, tetapi warga negara Israel di sini karena mereka merupakan bagian tak terpisahkan dan terlibat dalam pembunuhan, kejahatan, dan penindasan serta penjajahan terus-menerus terhadap Palestina dan Gaza," ujarnya.

Anwar juga menyebut kritik dari para anggota Kongres AS itu sebagai bentuk ancaman terhadap pemerintah Malaysia. Menurutnya, mereka tidak memahami bahwa sejumlah negara juga menerapkan pembatasan serupa terhadap warga negara Israel.

Baca Juga: Prabowo Sebut 'Londo Ireng', Ini Respons AJI

"Ternyata mereka sama sekali tidak mengikuti perkembangan terkini, di mana banyak negara melarang hal tersebut (warga Israel masuk ke negara mereka-red) dan Malaysia sendiri telah menerapkan larangan itu selama beberapa dekade," sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anwar menegaskan Malaysia akan terus menyuarakan dukungan terhadap Palestina dan Gaza, meski mendapat tekanan dari pihak luar. Ia mengatakan negaranya berhak menentukan kebijakan sendiri sebagai negara yang merdeka.

"Malaysia merupakan negara yang merdeka dan kami menggunakan hak-hak kami dan bangga untuk menyatakan bahwa rakyat Malaysia menjunjung tinggi martabat manusia serta menghormati semangat kemanusiaan," ucapnya.

"Kami akan terus melanjutkan kebijakan ini dan tidak akan mengizinkan warga negara Israel menginjakkan kaki di Malaysia," tegas PM Malaysia tersebut.

Meski mendapat protes dari sejumlah anggota Kongres AS, Anwar memastikan hal tersebut tidak akan memengaruhi hubungan Malaysia dengan Washington. Ia menegaskan Malaysia tetap terbuka bagi warga negara Amerika Serikat, termasuk kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan hubungan bilateral.

"Kami menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat sama seperti kami melakukannya dengan negara-negara lainnya, namun mustahil bagi kami untuk bersikap begitu penakut hingga tidak berani mengecam tindakan berlebihan seperti pembunuhan terhadap orang-orang tidak bersalah, termasuk mereka yang berada di Palestina dan Gaza," tandasnya.

Sebelumnya, delapan anggota Kongres AS mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang mendesak Departemen Luar Negeri AS meninjau kembali hubungan keamanan dan ekonomi dengan Malaysia. Mereka juga meminta penghentian pendanaan program International Military Education and Training (IMET) yang selama ini memberikan pelatihan profesional bagi personel militer Malaysia.