Ntvnews.id, New Delhi - Pemerintah India kembali memperpanjang penghentian layanan internet seluler hingga hari kelima berturut-turut di tengah gelombang demonstrasi yang terus berlangsung di ibu kota, New Delhi.
Dikutip dari Reuters, Minggu, 26 Juli 2026, para demonstran mengaku kecewa dengan kebijakan tersebut. Meski demikian, mereka menegaskan pembatasan akses komunikasi tidak akan mengurangi semangat untuk terus menyuarakan tuntutan.
"Mereka bisa memutus akses internet, layanan kereta metro, dan bus, tapi apa hasilnya? Tidak ada. Orang-orang yang ingin bergabung dalam protes akan tetap datang," ujar salah seorang peserta aksi, Rahul Raj.
Gelombang demonstrasi dipicu oleh kebocoran soal ujian masuk fakultas kedokteran yang memaksa lebih dari dua juta peserta mengikuti ujian ulang. Kasus tersebut sekaligus memunculkan sorotan terhadap lemahnya sistem penyelenggaraan ujian di India.
Para pengunjuk rasa mendesak Menteri Pendidikan mengundurkan diri serta menuntut reformasi menyeluruh terhadap sistem ujian nasional.
Baca Juga: Kemkomdigi Siap Kaji Putusan MK soal Kuota Internet Tak Boleh Hangus
Di tengah situasi tersebut, pemerintah dijadwalkan kembali menggelar perundingan dengan para pemimpin gerakan protes yang didominasi Generasi Z.
Aksi tersebut menjadi tantangan terbesar dari kalangan anak muda terhadap pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi sejak mulai menjabat pada 2014. Tuntutan para demonstran juga mendapat dukungan dari partai-partai oposisi hingga mengganggu jalannya sidang parlemen musim hujan yang baru dimulai pekan ini.
Ribuan simpatisan Partai Cockroach Janata (CJP) tetap menggelar demonstrasi di pusat Kota Delhi meski 18 stasiun metro ditutup selama empat hari sebagai upaya pemerintah membatasi mobilitas massa menuju lokasi aksi.
"Mereka telah memberikan waktu pertemuan antara pukul 15.30 hingga 16.00 hari ini," kata Juru Bicara Nasional CJP, Ashutosh Ranka.
Partai Rakyat Kecoak (Istimewa)
"Kami membutuhkan kejelasan mengenai nasib Dharmendra Pradhan," imbuhnya, merujuk pada Menteri Pendidikan India yang menjadi sasaran tuntutan mahasiswa untuk bertanggung jawab atas berbagai persoalan dalam sistem ujian.
Di tengah tekanan yang terus meningkat, Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat, 24 Juli 2026
"Melihat situasi yang terjadi di Jantar Mantar dan di seluruh negeri, serta agar kekuatan anti-nasional tidak memanfaatkan situasi ini, saya telah mengirimkan surat pengunduran diri saya kepada Perdana Menteri (Narendra Modi)," ujar Pradhan dalam unggahannya dikutip dari Al Jazeera.
Ilustrasi Jaringan Internet (Pixabay)