Wamendagri Bima Arya Resmi Tutup Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto diagendakan menghadiri pelantikan praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat Rabu, 29 Juli 2026 besok. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Bima mengatakan, Kemendagri saat ini sedang mempersiapkan kedatangan Presiden Prabowo di Kampus IPDN besok. Bahkan, katanya, Mendagri Tito Karnavian saat ini berada di Kampus IPDN untuk memantau langsung persiapan kegiatan wisuda tersebut.
"Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk kedatangan Bapak Presiden di Jatinangor untuk wisuda para praja ya. Pak Menteri sendiri sekarang posisinya sedang di kampus IPDN mempersiapkan segala sesuatunya agar maksimal," katanya.
Dikatakan, Kemendagri sedang menunggu kepastian kehadiran Prabowo dalam wisuda praja IPDN. Mantan Wali Kota Bogor itu berharap tidak ada perubahan agenda dalam kegiatan tersebut.
“Kita masih menunggu kepastian, kita masih menunggu kepastian,” jelas dia.
Diberitakan, pada tahun ini, IPDN meluluskan 1.404 wisudawan yang terdiri atas 1.204 lulusan program sarjana terapan ilmu pemerintahan, 73 lulusan program magister terapan ilmu pemerintahan, 45 lulusan program doktor ilmu pemerintahan, dan 82 lulusan program pendidikan profesi kepamongprajaan.
Baca Juga: Qodari Tegaskan Program MBG Tetap Jadi Prioritas Pemerintah di Bawah Kepemimpinan Baru BGN
Dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda IPDN Tahun Akademik 2025/2026 di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu, 26 Juli 2026. Mendagri Tito Karnavian mendorong lulusan IPDN memperkuat birokrasi berbasis ilmu pemerintahan sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Tito mengatakan wisuda menjadi penanda lahirnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik di bidang pemerintahan.
"Tentu ini juga membahagiakan bagi negara, kenapa? Karena telah lahir para pemikir-pemikir di bidang ilmu pemerintahan dengan berbagai jenjang tingkatan S1, S2, dan S3," kata Tito.
Menurut Tito, profesi di bidang pemerintahan harus didasarkan pada ilmu pengetahuan, proses pendidikan yang memadai, kode etik, dan orientasi pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, penguasaan ilmu pemerintahan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan publik. Ia menegaskan kemampuan berpikir ilmiah membedakan kebijakan yang disusun berdasarkan kajian akademik dengan keputusan yang hanya mengandalkan intuisi.
"Tapi saya harus ingatkan, terutama untuk teman-teman yang S2, S3. Beda S1, S2, S3 adalah kemampuan mindset, merubah cara berpikir, cara berpikir ilmiah yang lebih kompleks," katanya.
Setelah menjalani wisuda, para lulusan IPDN akan dilantik sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
