Chad Umumkan Keluar dari Mahkamah Pidana Internasional

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Chad mengumumkan rencananya untuk keluar dari keanggotaan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Keputusan tersebut disampaikan pada Senin dengan alasan lembaga itu dinilai memiliki rekam jejak yang terbatas, tidak konsisten, serta dianggap selektif dalam menangani perkara yang melibatkan berbagai negara.

Dalam pernyataan resminya, dikutip dari Anadolu, Selasa, 28 Juli 2026, Juru Bicara Pemerintah Chad Gassim Cherif menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ICC sejak mulai beroperasi pada 2002.

Menurut Cherif, langkah itu merupakan hasil dari "peninjauan mendalam terhadap fungsi Mahkamah Pidana Internasional sejak mulai beroperasi pada 2022, serta rekam jejaknya, yang efektivitasnya tetap terbatas dan tidak merata di berbagai wilayah."

Baca Juga: Pemerintahan Trump Ancam Mahkamah Internasional ICC

Pemerintah Chad juga menyatakan telah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengenai keputusan untuk menarik diri dari Statuta Roma, yang menjadi dasar pembentukan ICC.

Dalam pernyataannya, pemerintah Chad menilai ICC terlalu berfokus pada negara-negara di kawasan Afrika. Dari total 13 penyelidikan yang telah dibuka sejak pengadilan itu berdiri, sembilan di antaranya melibatkan negara-negara Afrika, sedangkan hanya empat kasus berasal dari wilayah lain.

"Pengadilan hanya menahan tujuh orang, enam di antaranya diadili dalam situasi di Afrika," kata pernyataan itu.

Cherif menambahkan bahwa keputusan Chad meninggalkan ICC merupakan bagian dari "visi yang lebih luas dan pan-Afrika."

Ia juga menyampaikan kritik terhadap lembaga tersebut dengan mengatakan, "Kami percaya bahwa ICC telah menjadi alat dominasi, instrumen neokolonialisme," katanya.

Baca Juga: Mahkamah Pidana Internasional Keluarkan Surat Perintah Tangkap Benjamin Netanyahu

Dengan keputusan tersebut, Chad menjadi negara Afrika terbaru yang menyatakan niat keluar dari ICC setelah Niger, Mali, dan Burkina Faso yang lebih dahulu mengumumkan langkah serupa pada September tahun lalu.

Sebelumnya, Burundi juga resmi menarik diri dari ICC pada 2017 dengan alasan pengadilan itu lebih banyak menargetkan para pemimpin negara-negara Afrika.

Langkah Chad muncul setelah Venezuela pada Jumat lalu juga memberi tahu PBB mengenai keputusannya untuk keluar dari ICC. Venezuela beralasan pengadilan tersebut memiliki "bias geografis" terhadap negara-negara di kawasan Selatan.

Rencana penarikan diri itu berlangsung di tengah meningkatnya tekanan dan kritik terhadap ICC dari Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri AS bahkan menyebut pengadilan tersebut sebagai "korup" dan "tidak memiliki kredibilitas sama sekali."

Baca Juga: Sidang Kasus Presiden Venezuela Nicolas Maduro di AS Dijadwalkan Digelar Juni 2027

Meski bukan negara anggota ICC, Amerika Serikat menyambut baik keputusan Venezuela untuk memulai proses penarikan diri dan mendorong negara lain mengikuti langkah yang sama.

Sejumlah laporan media juga menyebut Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Afrika, Frank Garcia, telah meminta pemerintah Chad mempertimbangkan kembali status keanggotaannya di ICC.

Sesuai ketentuan Pasal 127 Statuta Roma, penarikan diri dari ICC akan mulai berlaku satu tahun setelah pemberitahuan resmi diterima.

Pada 2016, Afrika Selatan dan Gambia sempat mengumumkan rencana keluar dari ICC. Namun, proses tersebut akhirnya tidak dilanjutkan. Afrika Selatan membatalkan langkahnya setelah adanya putusan pengadilan, sedangkan pemerintahan baru Gambia menghentikan prosedur penarikan diri tersebut.