Menlu Inggris Emban Peran Baru di Bank Dunia

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband akan mengemban peran sebagai gubernur Inggris untuk Bank Dunia. Penunjukan yang tergolong tidak biasa ini menempatkannya di garis depan agenda pemerintah Inggris terkait pembangunan internasional dan pembiayaan iklim.

Dengan jabatan tersebut, Miliband akan memimpin langsung hubungan Inggris dengan Bank Dunia, termasuk menghadiri pertemuan tahunan dan musim semi yang mempertemukan para menteri keuangan, gubernur bank sentral, serta pemimpin pembangunan dari berbagai negara. Agenda pertamanya dijadwalkan berlangsung pada pertemuan tahunan di Bangkok pada Oktober mendatang.

Pemerintah Inggris menyatakan langkah ini bertujuan memperkuat kepemimpinan negara tersebut dalam bidang pembangunan internasional dan pendanaan iklim. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan memastikan Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan tetap memprioritaskan pengentasan kemiskinan ekstrem bersamaan dengan penanganan krisis iklim dan lingkungan.

“Pembangunan internasional bukanlah tambahan bagi kebijakan luar negeri Inggris – itu adalah inti darinya. Dengan mengambil peran sebagai Gubernur Inggris untuk Bank Dunia, saya ingin mengirimkan sinyal yang jelas bahwa pemerintah ini serius tentang kepemimpinan globalnya dalam pembangunan iklim,” kata Miliband.

Baca Juga: Inggris Tarik Sementara Staf Kedutaan dari Iran karena Alasan Keamanan

Selama ini posisi gubernur Inggris untuk Bank Dunia umumnya dipegang oleh seorang menteri junior. Namun, Miliband memilih mengambil langsung tanggung jawab tersebut untuk memastikan Inggris "memainkan peran utama" dalam isu bantuan internasional dan perubahan iklim.

Pengumuman tersebut disampaikan setelah Perdana Menteri Andy Burnham menunjuk Kirsty McNeill sebagai Menteri Negara untuk Pembangunan Internasional dan Afrika.

Dalam pembagian tugasnya, McNeill akan bertindak sebagai gubernur Inggris untuk empat bank pembangunan regional sekaligus mengawasi pelaksanaan harian kebijakan pembangunan internasional pemerintah. Sementara itu, Miliband akan memberikan representasi tingkat tinggi terkait isu pembangunan di Kabinet.

McNeill menyambut baik keputusan tersebut. Ia mengatakan, "Saya senang Menteri Luar Negeri mengambil peran kepemimpinan yang kuat dalam pembangunan, termasuk melalui Bank Dunia – ini adalah berita bagus untuk Inggris dan mitra kami."

Baca Juga: BI Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global

Pemerintah Inggris menyatakan kepemimpinan di Bank Dunia diharapkan mampu memperkuat upaya internasional dalam mengatasi kemiskinan, perubahan iklim, dan menjaga stabilitas ekonomi global.

Selain itu, Inggris juga akan mendorong penyelesaian berbagai tantangan dunia, seperti kerawanan pangan dan gejolak harga energi. Menurut para menteri, langkah tersebut diharapkan dapat membantu membuat harga pangan dan energi menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat Inggris.

Miliband kembali menegaskan bahwa pembangunan internasional, termasuk penanganan krisis iklim dan alam, akan tetap menjadi prioritas Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan.

Ia menilai kemiskinan ekstrem serta perubahan iklim merupakan tantangan global yang berdampak langsung terhadap keamanan dan kemakmuran Inggris maupun masyarakat internasional.

Baca Juga: Mantan Menteri Inggris Tewas Dibunuh, Pelaku Hantam Kepala Korban dengan Palu 21 Kali

Penunjukan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Inggris sebagai salah satu pemegang saham Bank Dunia untuk mendorong lembaga itu bekerja lebih cepat dan lebih responsif dalam membantu negara-negara yang menghadapi krisis.

Sebelum menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada pekan lalu, Miliband diketahui memimpin Kementerian Energi dan berperan dalam kebijakan menuju nol emisi bersih serta penanganan perubahan iklim.

Pengumuman ini muncul di tengah keputusan pemerintah Inggris pada Februari untuk menurunkan anggaran bantuan pembangunan resmi menjadi 0,3 persen dari pendapatan nasional bruto pada 2027 guna mendukung peningkatan belanja pertahanan.

Meski demikian, pemerintah Inggris tetap mempertahankan komitmennya untuk mengembalikan anggaran bantuan pembangunan menjadi 0,7 persen dari pendapatan nasional bruto "segera setelah keadaan fiskal memungkinkan."

(Sumber: Antara)