Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberi keterangan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah harus mengoptimalkan efisiensi anggaran terlebih dahulu sebelum mengusulkan tambahan anggaran kepada pemerintah pusat.
Tito mengatakan pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah daerah yang benar-benar mengalami keterbatasan fiskal dan telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Meski demikian, ia belum mengungkapkan daerah mana saja yang dimaksud maupun besaran tambahan anggaran yang dibutuhkan.
"Kalau ada yang menyampaikan usulan, buat surat kepada kami agar kami tambah top-up (tambahan anggaran), enggak. Kita akan buka dulu, kita akan bedah (kondisi keuangan daerahnya) dan kita umumkan ke publik," kata Tito usai rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026.
Ia mencontohkan kondisi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, ketika pemerintah daerah mengaku mengalami kekurangan anggaran. Menurut Tito, Kemendagri telah menurunkan tim untuk mengkaji kondisi keuangan sekaligus menelaah berbagai pos belanja daerah.
Baca Juga: Komisi II DPR Bahas Hubungan Pusat-Daerah Bersama Mendagri dan Kepala Daerah
Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah pengeluaran yang dapat dihemat, seperti belanja operasional, perawatan, dan pemeliharaan. Melalui langkah efisiensi tersebut, pemerintah daerah akhirnya mampu memenuhi pembayaran gaji aparatur sipil negara, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Langkah serupa juga dilakukan terhadap Pemerintah Kota Tidore yang sebelumnya menjadi sorotan karena wacana merumahkan sejumlah ASN akibat keterbatasan anggaran.
"Turun tim kita ke sana (Tidore), Pak Dirjen Keuangan Daerah menurunkan tim ke sana bersama Irjen. Dibedah belanja-belanja operasional, ternyata bisa juga untuk diefisiensikan, digunakan untuk belanja," katanya.
Selain melakukan efisiensi, Tito menjelaskan Kota Tidore juga masih memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan. Setelah dana tersebut disalurkan dan efisiensi anggaran dilakukan, persoalan pembayaran gaji P3K dapat diselesaikan.
Baca Juga: Mendagri: 1.204 Pamong Praja Muda IPDN Segera Ditempatkan di Berbagai Daerah
"Kita akan sangat hati-hati. Jangan nanti daerah nanti pikir, ‘Wah, ini karena mau ada top-up nanti tenang-tenang saja’. Enggak, enggak," katanya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
