Australia Gugat Telegram Gegara Konten Terorisme

Ntvnews.id, Canbera - Telegram terancam dikenai denda hingga 54,6 juta dolar Australia atau sekitar Rp570 miliar. Ancaman tersebut muncul setelah regulator Australia menilai platform pesan itu tidak menjalankan kewajibannya untuk menghapus konten terorisme meski telah menerima peringatan.

Dilansir dari ABC news, Senin, 3 Agustus 2026, regulator keamanan internet Australia, eSafety Commissioner, kini mengambil langkah hukum terhadap Telegram. Platform tersebut dituding masih membiarkan berbagai materi ekstremis beredar, termasuk video eksekusi yang dilakukan teroris, rekaman penembakan massal, serta konten lain yang berkaitan dengan aksi terorisme.

Sejumlah materi yang menjadi perhatian regulator berhubungan dengan beberapa serangan teror besar. Di antaranya penembakan terhadap dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, pada 2019 dan penembakan di sebuah supermarket di Buffalo, Amerika Serikat, pada 2022.

Komisioner eSafety Julie Inman Grant mengatakan konten-konten tersebut diduga masih bisa diakses publik meskipun Telegram telah diberi informasi mengenai keberadaan materi tersebut.

Berdasarkan penilaian eSafety, Telegram dianggap tidak menghapus konten yang mendukung terorisme yang telah dilaporkan sepanjang Juli hingga Oktober 2025. Platform tersebut juga disebut tidak melakukan penangguhan terhadap akun yang menyebarkan materi tersebut.

Baca Juga: Rusia Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Bos Telegram

"Konten ini tetap dapat diakses di layanan tersebut jauh setelah Telegram diberi tahu," kata Grant dalam sebuah pernyataan.

Grant menjelaskan bahwa proses hukum terhadap Telegram dilakukan ketika Australia menghadapi peningkatan kekhawatiran terkait keamanan. Ia turut mengaitkan situasi tersebut dengan tragedi Bondi, yakni aksi penembakan massal yang diduga bermotif antisemitisme di sebuah pantai di Sydney dan menyebabkan 15 orang meninggal dunia pada tahun lalu.

Telegram menolak tudingan yang disampaikan regulator Australia. Perusahaan menyatakan akan menghadapi perkara tersebut melalui jalur pengadilan. Telegram juga mengklaim telah memblokir ribuan komunitas ekstremis selama 2026.

Arsip - CEO Telegram Pavel Durov. (Antara)

Langkah hukum Australia terhadap Telegram terjadi sehari setelah otoritas Rusia menuduh pendiri Telegram Pavel Durov memfasilitasi kegiatan terorisme.

Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) bahkan menerbitkan surat perintah penangkapan internasional terhadap Durov. Pemerintah Rusia mengeklaim Telegram digunakan oleh pihak-pihak dari Ukraina untuk mengoordinasikan serangan di wilayah Rusia.

Tidak lama setelah kabar mengenai surat perintah penangkapan itu muncul, akun Telegram di platform X mengunggah foto Durov yang terlihat mengacungkan jari tengah ke arah kamera.

Durov merupakan miliarder kelahiran Rusia yang kini menetap di Dubai. Ia mendirikan Telegram bersama saudara laki-lakinya, Nikolai Durov. Aplikasi pesan tersebut pertama kali diluncurkan pada 2013 dan saat ini telah digunakan oleh lebih dari satu miliar pengguna aktif setiap bulan.