Kemensos dan BPJS Kesehatan Teken MoU Integrasi Data Penerima PBI JK

Penandatanganan kerja sama penting ini dilangsungkan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026. Hadir mewakili instansi masing-masing, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menandatangani dokumen kesepakatan tersebut secara langsung.

Adapun ruang lingkup kolaborasi ini mencakup integrasi sistem informasi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK), interoperabilitas data atau informasi, dukungan fasilitas kesehatan milik Kemensos, sinergi program prioritas kementerian, serta berbagai bentuk kerja sama lain yang disepakati kedua belah pihak.

Baca juga: Kemensos Libatkan BRIN untuk Perkuat Sekolah Rakyat dan Program Pemberdayaan

Wamensos Agus Jabo Priyono dalam sambutannya menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan fondasi krusial untuk mempercepat pembangunan sekaligus mengerek naik tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, penyatuan kebijakan, sumber daya, dan data antarlembaga akan membuat respons pemerintah jauh lebih terkoordinasi dan efektif.

"Dengan sinergi antarkementerian dan lembaga kita dapat menyatukan kebijakan, sumber daya, dan data sehingga respons pemerintah lebih terkoordinasi, kebijakan lebih efektif, serta manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat," ujar Agus Jabo.

Lebih lanjut, ia berharap langkah integrasi ini mampu mewujudkan layanan jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran yang kian akuntabel dan tepat sasaran. Dukungan BPJS Kesehatan terhadap fasilitas kesehatan milik Kemensos juga diharapkan dapat memaksimalkan akses layanan kesehatan bagi para penerima manfaat serta masyarakat di sekitar fasilitas tersebut.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyambut baik kerja sama ini. Ia menegaskan bahwa penyelarasan data sangat krusial untuk memastikan perlindungan kesehatan benar-benar jatuh ke tangan warga yang paling membutuhkan.

Baca juga: BPJS Kesehatan Gandeng 4 Kementerian dan Lembaga Perkuat Ekosistem JKN

Dalam kesempatan itu, Prihati juga membeberkan salah satu tantangan di lapangan terkait dinamika data peserta PBI.

"Jadi Bapak Wamensos, kami tadi sudah laporkan, beberapa PBI yang mendapatkan pekerjaan menjadi karyawan lepas itu kadang-kadang pas terima upahnya itu tidak mau dipotong karena dia merasa PBI. Ini bagian-bagian kami yang mungkin kami akan perlu pemadanan data lagi. Sebab, kalau jumlahnya cukup banyak ini bisa membuat penambahan DJS (dana jaminan sosial) kita," jelas Prihati.

Guna mengoptimalkan perlindungan sosial yang merata, penandatanganan nota kesepahaman ini tidak hanya melibatkan Kemensos semata. Aksi kolosal tersebut turut menggandeng Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: BPJS Kesehatan Siapkan Langkah Strategis Hadapi Rasio Klaim JKN yang Tembus 108 Persen

Prihati menegaskan bahwa lembaganya tidak bisa berjalan sendiri dalam mengemban misi besar memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat gotong royong diyakini menjadi kunci utama agar manfaat perlindungan kesehatan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.

"Kami harap kolaborasi ini semakin memperkuat dan sekali lagi BPJS ini menggunakan semangat gotong royong untuk membuat semua peserta dan hampir seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang nyata dari perlindungan kesehatan," pungkasnya.

Acara penandatanganan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri P2MI Mukhtarudin, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Dirjen Linjamsos Kemensos Agus Zainal Arifin, serta Kabiro Hukum Kemensos Rizi Umi Utami.

(Sumber: Antara)