Netanyahu Samakan Warga Gaza dengan Korea Utara

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 4 Agu 2026, 15:00
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Arsip - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara di markas militer Kirya di Tel Aviv, Israel, 1 Maret 2026. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu bahwa angkatan udara Israel menyerang Teheran dengan Arsip - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara di markas militer Kirya di Tel Aviv, Israel, 1 Maret 2026. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu bahwa angkatan udara Israel menyerang Teheran dengan (Antara)

Ntvnews.id, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membandingkan kondisi warga Palestina di Jalur Gaza dengan masyarakat Korea Utara. Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu terkait situasi warga Gaza yang menghadapi keterbatasan untuk meninggalkan wilayah tersebut.

Sejak serangan Israel ke Gaza pada 2023, akses keluar-masuk wilayah itu diperketat melalui blokade di jalur darat dan laut. Kondisi tersebut turut berdampak pada distribusi berbagai kebutuhan, mulai dari makanan, obat-obatan, bahan baku, hingga layanan medis. Akses warga terhadap bantuan kemanusiaan juga menjadi semakin terbatas.

Netanyahu kemudian mengaitkan kondisi warga Gaza dengan sikap sejumlah negara yang disebutnya tidak bersedia menerima mereka sebagai pengungsi.

"Orang-orang sama sekali tak boleh meninggalkan Gaza. Negara-negara mengatakan,'Tidak, kami tidak akan menerima mereka, karena itu membantu Israel'," kata Netanyahu dalam salah satu podcast berbahasa Ibrani, dikutip dari Al Jazeera, Selasa, 4 Agustus 2026

Dia lalu berujar, "Saya lalu bertanya: Bagaimana dengan membantu warga Gaza? Mengapa mereka tidak memiliki hak dasar yang sama seperti miliaran orang di seluruh dunia, yaitu kebebasan untuk bergerak"

Baca Juga: Gempa Dahsyat Venezuela Telan Lebih dari 6.100 Jiwa, Angka Korban Masih Terus Bertambah

Persoalan pemindahan warga Gaza sebelumnya juga mencuat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan pembangunan kawasan yang disebutnya sebagai Riviera Timur Tengah di Gaza.

Gagasan tersebut mencakup pemindahan seluruh penduduk Gaza dari wilayah mereka, dengan rencana menempatkan mereka di negara seperti Yordania dan Mesir.

Rencana itu mendapat penolakan luas dari komunitas internasional. Sejumlah pihak menilai usulan tersebut berpotensi menjadi bentuk ethnic cleansing atau pembersihan etnis serta dinilai sejalan dengan kepentingan Israel.

Komunitas internasional juga menilai pemindahan penduduk bukan jalan keluar bagi konflik Gaza. Sebaliknya, penyelesaian yang berkelanjutan dinilai harus berfokus pada perdamaian serta penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing pihak.

Tanpa adanya agresi dan konflik berkepanjangan, warga Gaza pada dasarnya dapat tetap tinggal di rumah mereka dan menjalani kehidupan seperti masyarakat di wilayah lainnya.

Selain itu, kesepakatan gencatan senjata juga memuat ketentuan yang melarang pemaksaan terhadap warga Gaza untuk meninggalkan wilayah tersebut.

"Tidak seorang pun akan dipaksa meninggalkan Gaza, dan mereka yang ingin pergi akan bebas melakukannya dan bebas untuk kembali," demikian salah satu poin dalam perjanjian gencatan.

"Kami akan mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik," imbuh poin tersebut.

HIGHLIGHT

x|close