Bendera Papua Nugini (Istimewa)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Bougainville Ishmael Toroama menyatakan wilayah otonom tersebut menargetkan berakhirnya pemerintahan otonom dan mendeklarasikan kemerdekaan pada 2030.
Toroama menjelaskan bahwa pemerintah otonom memiliki posisi akhir untuk membawa Bougainville menuju pemerintahan sendiri pada 2027, sebelum kemudian memperoleh kemerdekaan tiga tahun setelahnya.
Dalam pernyataannya, Toroama menegaskan bahwa rencana tersebut mengacu pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta berbagai kesepakatan yang telah dibuat setelah referendum yang menghasilkan dukungan terhadap kemerdekaan.
"Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan," kata Toroma.
"Ini didasarkan pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, pada Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, dan pada komitmen dan perjanjian yang sungguh-sungguh telah membimbing perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini," imbuhnya.
Toroama menyebut Bougainville yang terletak di kawasan Pasifik dekat Papua Nugini telah menjalankan proses perdamaian selama lebih dari 20 tahun. Menurutnya, perjalanan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan dan perselisihan politik dapat diselesaikan melalui jalur damai tanpa menggunakan kekerasan.
"Selama lebih dari dua dekade, Bougainville telah dengan setia menghormati baik isi maupun semangat perjanjian-perjanjian ini. Melalui dialog, konsultasi, dan saling menghormati, kami secara konsisten memilih jalan perdamaian," kata dia.
Baca Juga: Ketika Akses Terbatas, Kepedulian Tak Pernah Terhenti: Koops TNI Habema Hadir untuk Papua
Toroama juga menegaskan hasil referendum yang sebelumnya digelar tetap menjadi dasar utama bagi perjuangan politik Bougainville menuju kemerdekaan.
"Rakyat Bougainville berbicara dengan jelas dalam referendum. Mereka memilih kemerdekaan," ungkapnya.
Berdasarkan rencana tersebut, Bougainville akan tetap menjalani tahap persiapan hingga 1 September 2027. Pada periode ini, pemerintah akan memprioritaskan penguatan lembaga pemerintahan, tata kelola, perdamaian dan keamanan, serta kesiapan sektor ekonomi.
Setelah memasuki 1 September 2027, Bougainville akan beralih ke fase pemerintahan sendiri. Dalam tahap tersebut, wilayah ini akan memperoleh tambahan kewenangan berdasarkan Pasal 289 Konstitusi Papua Nugini.
"Mulai tanggal 1 September 2027, Bougainville akan memasuki periode pemerintahan sendiri."
"Pemerintahan sendiri ini mewakili ekspresi otoritas kita yang paling lengkap, praktis, dan konstitusional di bawah kerangka kerja yang ada."
Toroama kemudian menyampaikan bahwa kemerdekaan Bougainville akan diwujudkan pada 2030, dengan tanggal pelaksanaannya akan ditentukan kemudian.
"Pada tanggal yang akan ditentukan pada tahun 2030, Bougainville akan memperoleh kemerdekaan sebagaimana didefinisikan selama referendum," kata Toroama.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
