Analisis Monash Ungkap Pola Terorganisir di Balik Video Lama Demo yang Diviralkan Lagi

Ntvnews.id, Jakarta - Analisis media sosial yang dilakukan Monash University Indonesia menemukan adanya pola terorganisir dalam peredaran kembali video demonstrasi mahasiswa yang disertai berbagai narasi. Pola tersebut dinilai hampir tidak mungkin dilakukan secara manual dan berlangsung selama hampir dua pekan.

Sejumlah akun media sosial secara bersamaan mengunggah foto maupun video aksi mahasiswa dengan narasi seperti: "Demo sebesar ini enggak diliput media?"; "Demo chaos begini, media lokal pada bungkam"; atau "Demo rame di luar, tapi hilang pemberitaan di media arus utama".

Setelah ditelusuri, sebagian materi yang beredar ternyata merupakan dokumentasi demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia pada 12 Juni 2026. Selain konten demonstrasi, beredar pula unggahan mengenai pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dan Surabaya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung belakangan meminta sejumlah mal di Jakarta untuk mencopot pagar tersebut.

Monash University Indonesia kemudian mengkaji percakapan terkait isu demonstrasi di X, Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook selama periode 26 Juli hingga 1 Agustus 2026. Penelitian menggunakan kata kunci "demo", "demonstrasi", "aksi", "mahasiswa", "video", "liput", dan "liputan".

Baca Juga: Pemerintah Dorong Pemanfaatan Teknologi Pertanian Modern untuk Tingkatkan Produktivitas

Hasil pemantauan menemukan sekitar 197.000 unggahan dalam periode tersebut. Dari sisi sentimen, 57 persen percakapan berada dalam kategori netral, 42 persen bernada negatif, sedangkan unggahan positif hanya mencapai 0,9 persen.

Retweet Diduga Menggunakan Sistem Otomatis

Dari 34.935 unggahan di X yang diteliti, sebanyak 99,46 persen di antaranya merupakan retweet. Peneliti Monash University Indonesia, Ika Idris, menemukan pola aktivitas sejumlah akun yang dinilai nyaris mustahil dilakukan secara manual.

Salah satu akun tercatat melakukan sembilan retweet berbeda hanya dalam waktu sekitar 105 milidetik. Akun lainnya juga melakukan sejumlah retweet dengan jarak waktu kurang dari satu detik.

"Pola ini mengindikasikan penggunaan skrip, aplikasi otomatis, atau mekanisme bulk retweet, yang tujuannya memang untuk menaikkan engagement percakapan," kata Ika.

Pola lainnya menunjukkan struktur *seed-and-amplify*. Dalam pola ini, sejumlah kecil akun membuat atau menyebarkan narasi awal, kemudian ribuan akun lain memperluas jangkauannya melalui retweet.

Salah satu unggahan dari akun @dieddfish tercatat menghasilkan 13.446 retweet atau 38,7 persen dari seluruh retweet yang dianalisis. Sementara itu, 10 unggahan dengan jumlah retweet tertinggi menyumbang sekitar 88,5 persen dari keseluruhan aktivitas.

"Dengan demikian, data menunjukkan adanya sejumlah akun dengan perilaku yang sangat mungkin terotomatisasi dan pola amplifikasi yang sangat terpusat," ungkap Ika.

Ika juga menyoroti bahwa sebagian besar akun yang paling banyak menyebarkan konten tersebut memiliki "centang biru". Namun, centang biru di X menunjukkan bahwa akun tersebut berlangganan X Premium, bukan merupakan tanda validasi identitas, keahlian, maupun kebenaran isi unggahan oleh X.

Percakapan Memuncak pada 27 dan 30 Juli

Massa aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2025. ANTARA/Mario Sofia Nasution (Antara)

Percakapan mengenai isu demonstrasi mengalami peningkatan signifikan pada 27 dan 30 Juli. Pada 27 Juli, jumlah unggahan mencapai sekitar 50.000.

Ada empat tema utama yang mendominasi percakapan. Pertama, aksi protes di Kejaksaan Agung yang berkaitan dengan demonstrasi LBH Harimau Raya terkait pengusutan sejumlah kasus yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah.

Aksi serupa di depan Kejaksaan Agung sebelumnya berlangsung pada 20-23 Juli, antara lain dengan tuntutan agar Febrie ditahan.

Tema kedua adalah kekhawatiran terhadap pemberitaan media dan dugaan pembungkaman informasi. Narasi mengenai minimnya pemberitaan media nasional terhadap demonstrasi besar memunculkan tuduhan *media blackout*. Klaim tentang gangguan sinyal di lokasi aksi juga semakin memperbesar kekhawatiran mengenai dugaan upaya pemerintah mengendalikan arus informasi.

Tema ketiga berkaitan dengan aksi protes jurnalis terhadap pernyataan "Londo Ireng". Sejumlah organisasi wartawan, termasuk PWI, AJI, IJTI, dan PFI di Malang Raya serta Yogyakarta, menggelar aksi pada 26 dan 27 Juli 2026 untuk memprotes pernyataan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Tema terakhir adalah peredaran disinformasi dan penggunaan tayangan lama dalam pemberitaan demonstrasi. Video lama kerap diunggah kembali dan diklaim sebagai rekaman kejadian terkini. Praktik tersebut sering disertai narasi mengenai pembungkaman media sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat sekaligus merugikan gerakan demonstrasi yang benar-benar berlangsung.

Sementara itu, pada 30 Juli tercatat sekitar 34.000 percakapan. Beberapa isu yang dominan antara lain demonstrasi BEM UI di Mahkamah Konstitusi (MK), video hoaks mengenai aksi mahasiswa, demonstrasi di kawasan Patung Kuda, serta aksi protes di Kejaksaan Negeri Pati dan Kejaksaan Agung.

Dalam isu demonstrasi BEM UI di MK, sejumlah laporan menyebut kawasan tersebut relatif sepi. Meski mahasiswa BEM UI memang menyuarakan solidaritas untuk mengawal putusan MK yang pada akhirnya memisahkan anggaran MBG dari dana pendidikan.

Video bentrokan dan aksi saling dorong yang beredar terkait demonstrasi BEM UI di MK juga ternyata merupakan rekaman lama aksi BEM UI pada 12 Juni di Bundaran HI. Polda Metro Jaya kemudian menyatakan video tersebut hoaks.

Pada hari yang sama, kelompok mahasiswa dan aktivis, termasuk GAMII, Aliansi Mahasiswa Papua, dan Front Gerakan Pelajar-Mahasiswa Intan Jaya, menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Di Pati, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) juga menggelar sejumlah aksi di depan Kejaksaan Negeri Pati dengan tuduhan bahwa institusi tersebut melindungi koruptor. Sebagian aksi diwarnai pembakaran ban dan bentrokan dengan polisi.

Narasi Demo Disebar dengan Pola Serupa

Pada 30 Juli, salah satu unggahan yang paling banyak mendapatkan repost berasal dari akun @urflowerz. Unggahan tersebut membahas demonstrasi di depan MK, tetapi menggunakan video lama yang memperlihatkan mahasiswa berjalan menuju gedung DPR di sekitar flyover Senayan.

"Unggahan soal video demo di tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus menunjukkan ada pola yang sangat mirip, terutama berada pada tingkat framing dan struktur narasi," kata Ika.

Menurutnya, terdapat indikasi bahwa narasi tersebut disebarkan secara terkoordinasi.

Pola yang ditemukan umumnya diawali dengan kata-kata seperti "DEMO HARI INI", "BEBERAPA HARI TERAKHIR", "DARURAT", dan "TERNYATA INI", yang ditulis menggunakan huruf kapital serta emoji ????. Proporsi amplifikasinya mencapai 68,1 persen.

Setelah itu, narasi diperkuat dengan penggambaran demonstrasi secara hiperbolis, seperti disebut "besar", terjadi "di mana-mana", berlangsung "serentak di seluruh Indonesia", atau bahkan "berpotensi mengulang 1998".

Narasi kemudian diarahkan pada tuduhan bahwa media nasional dan televisi "bungkam", sengaja tidak memberitakan aksi, atau algoritma sengaja menenggelamkan informasi tersebut.

Isu lain yang ikut disisipkan adalah dugaan hilangnya sinyal, gangguan internet, serta klaim bahwa mahasiswa tidak dapat melakukan siaran langsung akibat "sabotase aparat".

Unggahan juga menggunakan kata-kata bernuansa emosional seperti "muak", "gila", "rezim", "pemerintah zalim", "negara kacau", dan "media dibungkam". Pada akhirnya, pengguna diminta memberikan like, melakukan repost, atau menyebarkan tagar agar video "tidak kalah oleh algoritma".

Ika turut mengkritik penggunaan centang biru X sebagai indikator kredibilitas. Menurutnya, akun bercentang dapat melakukan aktivitas yang tidak wajar, termasuk melakukan retweet secara bersamaan dalam waktu kurang dari satu detik.

"Jadi yang diverifikasi bukan identitas atau kejujuran, melainkan kesediaan membayar untuk mengamplifikasi," kata Ika.

Ia menjelaskan, meski akun yang melakukan aktivitas tersebut bisa saja merupakan akun organik, penyebaran kontennya berpotensi digerakkan melalui program atau *dashboard* yang dapat mengatur waktu unggahan. Dengan demikian, percakapan yang muncul dinilai tidak sepenuhnya autentik.

Ika mengimbau pengguna media sosial agar lebih berhati-hati. Sejumlah warganet juga mulai mengingatkan pentingnya memeriksa waktu, sumber, serta konteks video aksi sebelum membagikannya agar tidak terjebak konten *ragebait* maupun hoaks.

Beberapa akun bahkan menemukan bahwa foto yang diklaim sebagai demonstrasi mahasiswa pada 30 Juli 2026 ternyata merupakan dokumentasi aksi di depan Polda Metro Jaya pada Agustus 2025 setelah pengemudi ojek daring Affan Kurniawan meninggal. Ada pula foto demonstrasi di MK pada Agustus 2024 yang digunakan untuk menggambarkan aksi di depan MK pada 30 Juli 2026.

Unggahan yang mengungkap penggunaan dokumentasi lama tersebut kemudian mendapat respons dari warganet yang mengajak pengguna untuk melaporkan dan memblokir akun yang menggunakan video maupun foto demonstrasi lama dengan konteks seolah-olah merupakan kejadian terkini.

Pakar: Pengendalian Algoritma Menjadi Kunci

Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital sekaligus Pendiri Literos, Firman Kurniawan, menilai fenomena tersebut berupaya membangun persepsi bahwa pembungkaman media benar-benar terjadi. Hal itu dapat muncul karena masyarakat yang melakukan pencarian melalui mesin pencari tidak menemukan pemberitaan mengenai demonstrasi yang sesuai dengan konten media sosial.

Meski demikian, sebagian masyarakat mulai bersikap kritis. Mereka yang berada langsung di lokasi dapat menjadi penyeimbang dengan menyampaikan kondisi berdasarkan pengamatan langsung. Sebagian lainnya bahkan menelusuri kembali keaslian video dan foto yang beredar.

Menurut Firman, sikap skeptis dan kebiasaan melakukan pengecekan silang untuk memperoleh informasi valid semakin penting di tengah lingkungan digital.

Peneliti Monash University Indonesia, Ika Idris, melihat fenomena tersebut sebagai gejala dari lingkungan informasi dengan tingkat kepercayaan rendah dan ketegangan tinggi.

"Sehingga teknik manufaktur skala menjadi murah, efektif, dan sulit dibedakan dari mobilisasi tulus," ujar Ika.

Kondisi tersebut dapat menghasilkan informasi yang simpang siur. Dampaknya pun berlapis karena narasi semacam ini berpotensi mendeligitimasi demonstran yang benar-benar melakukan aksi dengan mencampurkan suara asli dan konten rekayasa.

Ika juga mengkhawatirkan demonstrasi yang benar-benar organik nantinya ikut dicap sebagai hoaks. Selain itu, situasi tersebut dapat memperkuat narasi bahwa seluruh aksi telah "ditunggangi". Dalam kondisi demikian, pihak yang paling dirugikan bukan semata kelompok politik tertentu, melainkan kemampuan masyarakat membedakan informasi yang benar dan palsu.

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Nicky Fahrizal, memiliki pandangan serupa. Ia menilai maraknya peredaran ulang konten demonstrasi berkaitan dengan kelompok terorganisir yang memiliki mesin untuk mengendalikan algoritma dan memengaruhi arus informasi.

Dampaknya, informasi di ruang publik digital menjadi semakin tidak jelas dan sulit diverifikasi.

"Kecuali kita memiliki mesin verifikasi, tapi kan tidak semua orang memiliki itu. Otomatis, masyarakat menerima informasi yang simpang siur," kata Nicky.

Nicky juga merasakan adanya semacam "kekosongan informasi", terutama ketika demonstrasi berlangsung pada pekan sebelumnya. Ia mengaku tidak menemukan informasi mengenai aksi tersebut baik di lini masa media sosial maupun media massa.

Namun, kondisi tersebut bukan berarti media massa tidak memberitakannya. Peredaran informasi di media sosial sangat berkaitan dengan mekanisme algoritma.

"Kita tahu persis bahwa apapun yang dilempar di media sosial itu kan all about algorithm. Barang siapa yang memiliki mesin yang bisa merekayasa algoritma, dia yang bisa mengendalikan arus informasi seperti itu," ujar Nicky.

"Arus informasi ini bisa digunakan untuk mengamplifikasi, misalkan ada demo terjadi hari ini sehingga orang tahu. Tapi bisa juga mesin itu diarahkan untuk meredam informasi yang terjadi saat ini, nanti baru dikeluarkan lagi di beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian," ucap Nicky.

Menurut Nicky, kondisi tersebut kemudian dapat melahirkan anggapan bahwa media dibungkam atau mendapat tekanan sehingga tidak memberitakan suatu peristiwa. Karena itu, media massa juga perlu meningkatkan kewaspadaan agar informasi tetap dapat beredar dengan baik di tengah pengaruh algoritma sekaligus ikut melawan misinformasi dan disinformasi di media sosial.

Dikaitkan dengan Kekhawatiran Demo Besar Agustus

Nicky tidak menampik adanya kemungkinan konten demonstrasi lama tersebut sengaja diatur dan disebarkan secara terorganisir untuk memperkuat narasi tertentu, mulai dari isu pembungkaman media hingga kekhawatiran mengenai demonstrasi besar pada Agustus.

Terkait dugaan hubungan antara peredaran konten tersebut dan isu demonstrasi besar pada Agustus, Firman menilai ada upaya membangun keresahan masyarakat. Salah satu contohnya terlihat dari beredarnya konten mengenai pemasangan pagar di sekitar pusat perbelanjaan yang kemudian dikaitkan dengan isu demonstrasi.

"Beberapa memang ada faktanya dan terbukti di lapangan. Tapi ada misinformasi bahkan disinformasi berupa pembelokan fakta untuk kepentingan kelompok tertentu dengan memanfaatkan kekosongan informasi," ucap Firman.

Ika mengatakan isu kemungkinan demonstrasi besar pada Agustus juga sempat ramai dibicarakan di media sosial dengan sentimen yang cenderung negatif.

"Ada spekulasi dan kekhawatiran yang meluas soal kemungkinan demonstrasi berskala besar yang diperkirakan terjadi pada Agustus," kata Ika.

Sejumlah unggahan memperlihatkan apa yang disebut sebagai persiapan tidak biasa, termasuk pemasangan pagar tinggi di pusat perbelanjaan dan gedung-gedung besar. Kondisi tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran publik dan pertanyaan apakah pemasangan pagar merupakan langkah pencegahan atau tanda akan munculnya kerusuhan.

Menurut Nicky, pemasangan pagar dapat dijelaskan melalui dua kemungkinan. Pertama, seperti penjelasan Pakuwon Group, pemasangan tersebut dilakukan semata-mata demi standar keamanan dan kenyamanan pengunjung.

Kemungkinan kedua berkaitan dengan informasi yang simpang siur di lapangan maupun media sosial sehingga pengelola pusat perbelanjaan mengambil langkah keamanan.

"Bisa jadi karena informasi gangguan kantibmas pada Agustus yang beredar sehingga mereka bersiap. Atau sebaliknya jangan-jangan mereka sudah tahu informasi spesifik. Ini kan juga tanda tanya. Apalagi kalau diamati hanya grup itu saja," ucap Nicky.

Nicky menilai ada kemungkinan pihak tertentu memanfaatkan situasi tersebut untuk menjalankan perang informasi.

"Kita tahu persis kegelisahan masyarakat seperti apa. Kebijakan yang ngawur, kepemimpinannya yang seperti itu, lalu komunikasi publiknya juga kadang blunder itu bisa jadi dimanfaatkan untuk cipta kondisi seolah-olah bisa terjadi seperti Agustus dan September tahun lalu," kata Nicky.

Ia mengingat kembali situasi Agustus-September 2025. Menurutnya, eskalasi massa saat itu meningkat setelah kematian Affan Kurniawan. Aksi protes sebelumnya juga dipicu persoalan ketimpangan serta respons anggota dewan yang dinilai blunder.

Karena itu, Nicky menyarankan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat dan memberikan respons terhadap persoalan yang muncul di lapangan.

"Sebaiknya pemerintah wise saja, dengarkan aspirasinya seperti apa, coba perbaiki kebijakan, perbaiki diri, dan perbaiki komunikasi. Tapi kalau sebaliknya tadi, malah menekan informasi, menutupi, menyensor ataupun menekan siapa yang memberitakan, siapa yang share, siapa yang repost, ya itu yang jadi blunder," tutur Nicky.

Pemerintah Tegaskan Media Tetap Bebas Meliput

Laporan Pemantauan Hak Digital di Indonesia yang diterbitkan Safenet pada pertengahan 2026 menyoroti tingginya penghapusan konten oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Laporan tersebut menyebut penghapusan menyasar kritik warga terhadap pemerintah, bukan konten disinformasi maupun ujaran kebencian.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak berupaya membatasi pemberitaan demonstrasi dan tidak melarang media melakukan peliputan.

"Jadi ada yang betul-betul hoaks, artinya kejadiannya tidak ada kemudian ditayangkan. Ada juga hoaks yang menggunakan gambar asli tetapi tidak sesuai konteks waktunya. Silakan meliput dan juga memberitakan yang benar dengan cepat," ujar Meutya.