Pemerintah Aceh Jelaskan Penyaluran Bantuan Kementan untuk Sawah dan Kebun Pascabencana

Ntvnews.id, Banda Aceh - Pemerintah Aceh memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyaluran bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana hidrometeorologi di wilayah tersebut. Penjelasan ini disampaikan menyusul pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi komitmen Kementan dalam mendukung percepatan pemulihan lahan pertanian dan perkebunan melalui berbagai program beserta dukungan anggarannya.

Menurutnya, Pemerintah Aceh juga menyambut baik pernyataan Menteri Pertanian terkait upaya pemulihan sawah dan kebun pascabencana.

"Pernyataan Bapak Menteri mendapat perhatian luas dari masyarakat sehingga Pemerintah Aceh merasa perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan program tersebut agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda," kata Nurlis di Banda Aceh, Rabu, 5 Agustus 2026.

Ia menegaskan substansi yang disampaikan Menteri Pertanian mengenai dukungan pemulihan sektor pertanian memang benar. Namun, kata dia, masyarakat perlu memahami bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan melalui sejumlah satuan kerja Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.

"Namun, perlu dipahami bahwa mekanisme penganggarannya dilaksanakan melalui beberapa satuan kerja Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara," kata Nurlis.

Karena itu, lanjutnya, dukungan tersebut tidak seluruhnya disalurkan dalam bentuk transfer dana ke kas Pemerintah Aceh. Bantuan lebih banyak direalisasikan melalui berbagai program, kegiatan, maupun bantuan barang yang langsung dimanfaatkan oleh petani.

Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, total dukungan program pemulihan sektor pertanian dari Kementan mencapai sekitar Rp2,5 triliun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.. (Istimewa)

"Informasi ini juga dirilis di website Kementan," kata Nurlis.

Meski demikian, ia menegaskan angka tersebut bukan merupakan dana yang ditransfer ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota.

"Anggarannya berada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)," kata Nurlis.

Nurlis menjelaskan, dari total alokasi sekitar Rp2,5 triliun, sebesar Rp515 miliar dikelola melalui satuan kerja provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung kegiatan optimalisasi lahan serta rehabilitasi sawah seluas sekitar 40.000 hektare melalui dana Tugas Pembantuan (TP).

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Aceh dari Kementerian Pertanian pada 23 Juli 2026, sekitar Rp2 triliun dialokasikan melalui satuan kerja pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian.

"Berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Aceh dari Kementerian Pertanian pada 23 Juli 2026, sekitar Rp2 triliun dialokasikan melalui satuan kerja pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian," kata Nurlis.

Ia menambahkan anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian serta penyediaan bibit tanaman pangan dan perkebunan.

"Anggaran itu digunakan untuk alat mesin pertanian dan pembibitan dan perkebunan, seperti bibit padi dan bibit jagung. Provinsi dan kabupaten kota hanya menerima manfaat (barang) dari Kementan," kata Nurlis.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan petani. (Istimewa)

Adapun untuk kegiatan optimalisasi lahan, rehabilitasi sawah, dan program pendukung yang anggarannya berada di satuan kerja provinsi maupun kabupaten/kota, realisasi anggarannya telah mencapai 47,8 persen dari total Rp515 miliar hingga 3 Agustus 2026.

"Untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi serta pendukung yang anggarannya berada di Satker Provinsi dan Kabupaten/Kota telah terserap mencapai 47,8 persen dari anggaran Rp515 Miliar per 3 Agustus 2026," kata Nurlis.

Lebih lanjut, Nurlis mengatakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas dukungan pemerintah pusat terhadap pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana di Aceh.

"Gubernur Mualem menyampaikan langsung kepada Pak Menteri ketika berkunjung ke kediaman beliau Amran di Jakarta pada Selasa, 4 Agustus 2026."

Sementara itu, berdasarkan data terbaru dari Pelaksana Tugas Kepala Distanbun Aceh Azanuddin Kurnia, luas lahan sawah yang terdampak bencana mencapai 57.485 hektare. Rinciannya, 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, dan 120 hektare dinyatakan hilang.

Saat ini, program optimalisasi lahan dan rehabilitasi untuk sawah yang mengalami kerusakan ringan maupun sedang telah berjalan di area seluas 40.852 hektare.

"Kegiatannya dilaksanakan Kementan, Distanbun Aceh bersama dinas kabupaten/kota se-Aceh yang terdampak bencana," kata Nurlis.