Korea Selatan Hidupkan Lagi Proyek Jalur Kereta ke Korea Utara Mulai 2027

Ntvnews.id, Seoul - Pemerintah Korea Selatan berencana melanjutkan pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Seoul dengan Kota Wonsan di pesisir timur Korea Utara mulai 2027.

Proyek yang sempat terhenti selama sekitar satu dekade itu kembali diaktifkan seiring upaya pemerintahan Presiden Lee Jae-myung memperbaiki hubungan dengan Pyongyang.

Dalam pengarahan kepada Presiden Lee, Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyampaikan bahwa pembangunan jalur kereta tersebut ditargetkan selesai pada 2029, sebagaimana dilaporkan kantor berita Yonhap.

Proyek ini pertama kali diluncurkan pada 2015, tetapi dihentikan setahun kemudian setelah hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara kembali memburuk.

Pada 2024, Korea Utara menghancurkan jalan serta jalur rel yang melintasi perbatasan dengan Korea Selatan sebagai bagian dari kebijakan yang menetapkan Seoul sebagai negara yang bermusuhan.

Dalam pemaparannya kepada Presiden Lee, Kementerian Unifikasi mengusulkan kebijakan yang menitikberatkan pada penyelesaian konflik secara damai, pengelolaan krisis, serta langkah jangka panjang menuju Semenanjung Korea yang bebas senjata nuklir dan terciptanya perdamaian di kawasan Asia Timur Laut.

Baca Juga: Prabowo Ungkap Presiden Korea Selatan Minta Dirinya Berkunjung ke Korea Utara

Kementerian juga mengusulkan agar pemerintah tidak lagi menggunakan istilah "musuh utama" untuk menyebut Korea Utara. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya membangun kehidupan berdampingan secara damai sekaligus menghidupkan kembali hubungan antar-Korea yang selama ini membeku.

Saat ini, Pemerintah Korea Selatan menggunakan penyebutan "Korea Utara" alih-alih nama resmi negara tersebut karena Seoul tidak mengakui keberadaan dua negara yang terpisah di Semenanjung Korea, sesuai dengan Perjanjian Dasar Antar-Korea 1991.

Selain mengaktifkan kembali proyek jalur kereta api, Kementerian Unifikasi juga berencana menghidupkan kembali perjanjian pengurangan ketegangan militer antar-Korea yang disepakati pada 2018.

Pemerintah Korea Selatan juga ingin memanfaatkan Zona Demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan kedua negara untuk berbagai kegiatan yang mendukung perdamaian.

Di sektor kerja sama, kementerian mengusulkan revisi terhadap aturan Inter-Korean Cooperation Fund agar dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan kawasan ekonomi perdamaian, mendukung proyek-proyek reunifikasi yang diprakarsai masyarakat sipil, serta memperluas penelitian mengenai Korea Utara.