Tetangga Indonesia Bakal Pecat Hampir 6.000 PNS

Ntvnews.id, Bangkok - Pemerintah Thailand berencana memberhentikan sebanyak 5.925 pegawai negeri sipil (PNS) setelah terungkap dugaan kecurangan dalam proses seleksi penerimaan aparatur sipil.

Dilansir dari Bangkok Post, Kamis, 6 Agustus 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri Thailand, Worasit Liangprasit, mengatakan pemerintah akan segera mengambil langkah untuk mencopot para pegawai yang terbukti memperoleh jabatan melalui praktik curang dalam ujian masuk.

Worasit juga menyampaikan bahwa komite yang menangani penyelidikan terhadap pelaksanaan ujian serta pengelolaan pejabat administrasi lokal dijadwalkan menggelar rapat pada Rabu guna membahas langkah lanjutan terkait kasus tersebut.

Menurutnya, skandal ini merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Thailand karena diduga melibatkan sekitar 10.000 orang.

Penyelidikan bermula pada Juni lalu ketika otoritas Thailand mengusut pelaksanaan ujian penerimaan pegawai Departemen Administrasi Lokal tahun 2025. Pelaksanaan tes tersebut dipercayakan kepada Universitas Srinakharinwirote.

Baca Juga: Prabowo Antar PM Thailand Anutin Charnvirakul ke Bandara Halim Perdanakusuma

Seleksi tersebut diikuti lebih dari 400.000 peserta yang bersaing memperebutkan 6.669 formasi yang tersedia.

Hasil penyidikan mengindikasikan adanya jaringan terorganisasi yang melakukan praktik kecurangan dalam ujian. Jaringan itu diduga memperoleh keuntungan lebih dari 4 miliar baht atau sekitar Rp2,16 triliun dari para peserta yang menginginkan jaminan kelulusan.

Terkait kasus tersebut, Komisaris Biro Investigasi Pusat Letnan Jenderal Polisi Nathasak Chaowanasai mengungkapkan bahwa kepolisian telah menetapkan sejumlah tersangka. Lima orang di antaranya telah mengakui keterlibatan mereka, termasuk seorang pelaku yang berasal dari Universitas Srinakharinwirote.

Sementara itu, delapan tersangka lainnya, termasuk mantan direktur jenderal Departemen Administrasi Lokal, hingga kini masih menunda memenuhi panggilan dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.