Mendes PDT: Tahun Ini 10.000 Sekolah Mulai Direhabilitasi

Ntvnews.id, Makassar - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan bahwa pemerintah mulai merehabilitasi sekitar 10.000 sekolah pada tahun ini. Jumlah tersebut merupakan bagian dari kebutuhan perbaikan lebih dari 20.000 sekolah di berbagai daerah.

"Jumlah kebutuhannya lebih dari 20.000 sekolah sesuai arahan Bapak Presiden, tapi untuk tahun ini sudah dimulai sekitar 10.000 sekolah yang direhabilitasi," kata Yandri di Makassar, Rabu, 6 Agustus 2026.

Menurut Yandri, program rehabilitasi dilakukan karena masih terdapat sejumlah sekolah di wilayah terpencil yang kondisi pembangunannya belum memadai. Salah satu contohnya adalah sekolah di Dusun Kuri Caddi, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Sekolah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama (Kemenag) tersebut lokasinya berdampingan dengan Koperasi Nelayan yang pembangunannya berkembang cukup pesat.

Ia menjelaskan, pembangunan kedua fasilitas itu tetap dilaksanakan secara kolaboratif. Rehabilitasi sekolah terus berjalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan sarana pendidikan di wilayah terpencil dan terluar dengan koordinasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Baca Juga: Prabowo: Kebocoran Anggaran Dihentikan untuk Dukung MBG, Pembangunan Jembatan, dan Rehabilitasi Sekolah

Selain itu, pengembangan desa-desa tematik, seperti desa jagung, desa melon, dan desa semangka, juga terus dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian.

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita ini bukan superman, tetapi super team. Jadi, Kementerian Desa lebih banyak bekerja dengan pendekatan kolaboratif," katanya.

Yandri menambahkan, perhatian pemerintah juga difokuskan pada kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Dalam pelaksanaannya, Kemendes PDT bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat untuk membangun jembatan sekaligus menyediakan akses air bersih bagi masyarakat.

“Intinya, arahan Bapak Presiden sangat jelas, yaitu seluruh kementerian dan lembaga harus bekerja sama. Jadi ini bukan pekerjaan satu kementerian saja, melainkan kerja kolaboratif," pungkasnya.

(Sumber: Antara)