Menko Pangan Zulkifli Hasan (ketiga kanan) berbincang dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan), Mendagri Tito Karnavian (kedua kiri), dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (kiri) sebelum mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Pangan di Jakarta, Kamis (6/8/2026) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat langkah-langkah strategis dalam penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Maluku.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa target proses pendataan di kawasan-kawasan tersebut telah dipangkas agar rampung lebih cepat dari rencana semula.
"Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan [pendataan] yang 3T akan selesai dalam minggu ini, karena minggu lalu kita rapat satu bulan," kata Zulkifli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/8).
Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri mengenai Penyelenggaraan Program MBG di Ruang Rapat Utama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.
Pertemuan tingkat menteri tersebut secara khusus membahas penajaman alokasi penerima manfaat (refocusing), pembenahan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga berbagai isu krusial lain guna mendongkrak akselerasi program. Selain kawasan 3T, agenda intervensi diprioritaskan bagi wilayah-wilayah dengan angka prevalensi stunting yang masih tinggi.
Dari sisi sasaran, intervensi difokuskan secara mendesak kepada kelompok paling rentan, meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Pemetaaan ini ditujukan agar distribusi bantuan MBG dapat menjangkau pihak-pihak yang paling membutuhkan secara akurat.
"Semua akan diselesaikan dengan baik, yang adil ya bagi semua pihak. Jadi tidak usah khawatir," ujarnya.
Dukungan penuh terhadap percepatan ini diutarakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Ia menilai langkah pemfokusan ke daerah 3T dan kelompok prioritas merupakan keputusan tepat karena kelompok masyarakat di wilayah tersebut sangat memerlukan perhatian konkret dari negara.
Baca juga:Pesantren Boleh Bangun Dapur MBG Sendiri
"Mereka betul-betul membutuhkan dan mereka yang patutnya berbicara, membela hak," tandasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Kemendagri mengerahkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) untuk mengawal validasi data penerima manfaat demi menjamin ketepatan sasaran di lapangan.
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam Rakortas tersebut, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri PANRB Rini Widyantini, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
(Sumber:Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
