BGN Pastikan Penerima MBG di Jayapura Dapat Penanganan Medis, Dapur SPPG Disetop Sementara

Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono mengatakan pihaknya bersama Wakil Menteri Dalam Negeri telah meninjau langsung penanganan dugaan insiden keamanan pangan di Distrik Depapre pada Jumat, 7 Agustus 2026.

"Hari ini saya bersama Wakil Menteri Dalam Negeri telah meninjau langsung penanganan dugaan insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre untuk memastikan seluruh penerima manfaat yang terdampak memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal sekaligus memperkuat langkah evaluasi terhadap penyelenggaraan program," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Trenggono juga mendatangi sejumlah fasilitas kesehatan yang merawat para pasien, yakni Puskesmas Depapre, Aula Kantor Distrik Depapre, dan RSUD Yowari.

Baca Juga: Usai Kasus Keracunan MBG, BGN Berhentikan Kepala SPPG di Jayapura

"Peninjauan dilakukan guna memastikan seluruh pasien memperoleh pelayanan medis yang memadai, sekaligus memberikan dukungan moril kepada para penerima manfaat beserta keluarga," ujarnya.

Selain memantau pelayanan kesehatan, BGN bersama Pemerintah Provinsi Papua membahas langkah penanganan lanjutan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mempercepat penanganan bagi seluruh penerima manfaat yang terdampak.

Trenggono mengatakan pihaknya turut mengevaluasi operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kasih Iman Samuel Papua. Operasional dapur tersebut untuk sementara dihentikan selama proses pemeriksaan berlangsung.

"Kemudian kami mengunjungi Dapur SPPG Yayasan Kasih Iman Samuel Papua untuk mengevaluasi secara langsung proses penyediaan makanan serta pelaksanaan standar operasional yang diterapkan dan memberhentikan operasional sementara (suspend)," katanya lagi.

Baca Juga: BGN Ungkap Penyebab Dugaan Keracunan MBG di Papua

Ia mengungkapkan hasil pemeriksaan awal menunjukkan masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan operasional SPPG sehingga BGN memberikan teguran kepada pihak terkait.

"Kami juga menegur koordinator wilayah, kenapa pengawasan seperti ini masih terjadi. Sementara kita suspend dulu, kita cek dan investigasi di mana letak kesalahannya, apakah pada SOP atau bahan bakunya. Ini menjadi evaluasi kita semua," ujarnya.

Menurutnya, evaluasi yang sedang berjalan tidak hanya bertujuan mengungkap penyebab insiden, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Hingga pukul 15.45 WIT, tercatat sebanyak 219 penerima manfaat telah mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan. Sebanyak 83 pasien dirawat di RSUD Yowari, 61 pasien di Puskesmas Depapre, 14 pasien di Puskesmas Sentani, dua pasien di Puskesmas Komba, satu pasien di Puskesmas Kampung Harapan, empat pasien di RS Dok II Jayapura, 24 pasien di RS Abepura, 21 pasien di RS Kementerian Kesehatan, serta 20 pasien di RS Dian Harapan.

Dari total tersebut, delapan pasien telah diizinkan pulang karena kondisinya membaik. Sementara tiga pasien dirujuk dari RSUD Yowari ke RS Kementerian Kesehatan untuk memperoleh penanganan lanjutan sesuai kebutuhan medis.

BGN juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kabupaten, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan seluruh pasien memperoleh layanan terbaik sekaligus mendukung proses investigasi.

"Hasil penelusuran awal mengarah pada dugaan adanya penurunan kualitas salah satu menu, yakni tempe bacem yang dimasak terlalu dini. Namun demikian, penyebab pasti kejadian masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sehingga seluruh pihak diminta menunggu hasil investigasi resmi," katanya.

Ia menambahkan, hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar penyempurnaan sistem pengawasan mutu, keamanan pangan, serta penerapan standar operasional di seluruh tahapan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

"Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi, meningkatkan pengawasan, dan memastikan implementasi standar operasional berjalan secara konsisten di seluruh satuan pelayanan," katanya.