Presiden AS Donald Trump menggelar konferensi pers di Kompleks Kepresidenan sebagai bagian dari KTT NATO ke-36 para Kepala Negara dan Pemerintahan di Ankara, Turkiye, pada 8 Juli 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Peluang dibukanya kembali jalur dialog antara Teheran dan Washington berada di ujung tanduk. Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, secara tegas menyatakan bahwa kelanjutan negosiasi dengan Amerika Serikat tidak akan pernah terwujud sebelum AS menghentikan pelanggaran Nota Kesepahaman (MoU) dan membayar ganti rugi atas tindakan mereka.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Araghchi saat ditemui awak media di sela-sela sebuah acara di Teheran pada Minggu (9/8). Mengutip laporan kantor berita resmi Iran, IRNA, melalui Xinhua, Araghchi menegaskan bahwa tidak ada dialog langsung yang sedang berjalan saat ini.
"Meskipun pesan-pesan dipertukarkan melalui mediator, proses ini tidak disebut negosiasi," ujar Araghchi.
Ia mengungkapkan bahwa usaha sejumlah negara perantara untuk membawa kembali kedua pihak ke meja perundingan dipastikan buntu. Pihak Teheran menuntut pertanggungjawaban penuh dari Washington sebelum pembicaraan formal dapat dilanjutkan.
Selain mengunci pintu diplomasi, Iran juga memberikan batasan tegas terkait pembukaan kembali Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan maritim paling strategis di dunia. Saat ini, Iran tengah intens berkomunikasi dengan Oman untuk merumuskan pengaturan lalu lintas pelayaran baru di selat tersebut.
Araghchi mengonfirmasi bahwa pembahasan dengan Muscat mengenai rute baru berjalan positif. Kendati demikian, potensi tercapainya kesepakatan rute dengan Oman tidak secara otomatis mengakhiri pemblokiran Selat Hormuz bagi kapal-kapal tertentu.
Menurut Araghchi, pembukaan penuh jalur perairan tersebut tetap bergantung pada pemenuhan syarat-syarat khusus yang telah dilayangkan Iran kepada AS melalui pihak ketiga.
Krisis di Selat Hormuz sendiri membara sejak 28 Februari lalu, ketika Iran memperketat kontrol dan melarang perlintasan aman bagi seluruh kapal milik maupun yang berafiliasi dengan Israel dan AS. Langkah drastis ini diambil Teheran sebagai bentuk balasan atas serangan gabungan kedua negara tersebut ke wilayah kedaulatan Iran.
Padahal, pada Juni lalu, Iran dan AS sempat menandatangani MoU moratorium perang di seluruh garis depan konflik, termasuk kawasan Lebanon. Kesepakatan awal tersebut sedianya mengamanatkan perundingan lanjutan dalam tenggat 60 hari demi mencapai kesepakatan damai final.
Namun, gelombang eskalasi terbaru yang dipicu pelanggaran komitmen oleh AS membuat proses perdamaian tersebut kini menggantung tanpa kepastian.
(Sumber:Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
