Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024, yang mengatur insentif terkait pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Peraturan ini diundangkan pada 12 Agustus 2024 dan terdaftar di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

Baca Juga:

Dharma Pongrekun-Kun Wardana Lolos Syarat Calon Independen Pilgub Jakarta

Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini, Jumat 16 Agustus 2024

Peraturan Pemerintah ini adalah perubahan dari PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi pelaku usaha di IKN. PP Nomor 29 Tahun 2024 memberikan insentif kepada pengembang dan konsumen hunian berimbang di IKN, termasuk pembebasan BPHTB dan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Ilustrasi - Perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (ANTARA/HO-Humas Waskita Karya)

Dalam Pasal 25 ayat 1, disebutkan bahwa pelaku usaha di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang belum memenuhi kewajiban hunian berimbang di wilayah lain dapat memenuhi kewajiban tersebut di IKN, dengan memperhatikan rencana detail dan tata ruang IKN.