Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago (tengah) didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (kiri) dan Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat (kanan) menyampaikan keterangan pers usai rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Gedung Utama Kemenko Polkam, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026. Menko Polkam mengatakan hingga awal Agustus 2026 wilayah hutan yang terbakar mencapai 107 ribu hektare dan telah melakukan operasi udara dengan mengerahkan sekitar 43 helikopter serta 15 unit fixed wing. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi yang dinilai memiliki tingkat kerawanan paling tinggi. Keenam wilayah tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengatakan keenam provinsi tersebut menjadi perhatian utama pemerintah karena kondisi wilayahnya rentan mengalami kebakaran.
"Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis ada enam provinsi yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau," kata Djamari dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.
Menurut Djamari, wilayah tersebut memiliki kawasan gambut yang mudah terbakar ketika memasuki kondisi kering pada musim kemarau. Risiko tersebut semakin meningkat akibat pengaruh El Niño.
Baca Juga: Karhutla Meluas, Pemerintah Kerahkan Puluhan Helikopter untuk Pemadaman
Karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain di Indonesia. Beberapa di antaranya berada di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, serta Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat.
Untuk mempercepat proses pemadaman, pemerintah mengerahkan sekitar 43 helikopter ke sejumlah wilayah yang terdampak karhutla.
"Kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed-wing juga bisa antara 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan," katanya.
Selain menggunakan dukungan udara, penanganan karhutla dilakukan dari darat. Pemerintah memanfaatkan tangki fleksibel sebagai tempat penampungan air sementara untuk membantu kebutuhan petugas selama proses pemadaman.
Baca Juga: BNPB Perluas Pemadaman Karhutla Gunung Bromo ke 2 Titik Baru
Djamari mengatakan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai instansi terkait terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan agar penanganan karhutla dapat berjalan secara terpadu.
Berdasarkan data pemerintah, total area yang terdampak kebakaran telah mencapai sekitar 107 ribu hektare. Penanganan tetap dilakukan untuk mengendalikan titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas ke wilayah lainnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
