Seorang pria mengibarkan bendera oposisi Suriah saat merayakan runtuhnya rezim Partai Baath yang bekuasa selama 61 tahun di Perlintasan Perbatasan Masnaa, Lebanon, Minggu, 8 Desember 2024. Pemberontak Suriah mengumumkan mereka berhasil menggulingkan (Antara)
Ntvnews.id, Damaskus - Suriah dan Rusia mencapai kesepakatan mengenai pengelolaan fasilitas militer Rusia yang berada di sepanjang pesisir Laut Mediterania, Suriah.
Sebelumnya, fasilitas tersebut dimanfaatkan Rusia untuk memberikan dukungan kepada mantan Presiden Suriah Bashar Assad selama konflik saudara yang berlangsung selama 13 tahun. Perang tersebut berakhir pada 2024 setelah rezim Assad tumbang.
Dilansir dari DW, Selasa, 11 Agustus 2026, Kementerian Luar Negeri Suriah menyampaikan bahwa kedua negara telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) setelah melalui proses perundingan selama 18 bulan.
Kesepakatan tersebut membuat Rusia tidak lagi mempertahankan pangkalan militer di wilayah Suriah.
Bagaimana Nasib Pangkalan Rusia di Suriah?
Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri Suriah, pemerintah negara tersebut akan mengambil alih pengelolaan Bandara Hmeimim serta fasilitas dermaga komersial di Pelabuhan Tartus.
Media pemerintah Suriah menyebut fasilitas yang sebelumnya digunakan Rusia tersebut akan dialihkan menjadi "pusat pelatihan dan peningkatan kapasitas bersama, dengan tetap menjaga kepentingan bersama."
Baca Juga: Israel Lakukan Penyusupan di Wilayah Suriah
Pengelolaan fasilitas tersebut akan dialihkan secara bertahap kepada pemerintah Suriah. Kementerian Luar Negeri Suriah memperkirakan seluruh proses pengambilalihan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga bulan.
Hingga kini, pemerintah Rusia belum memberikan pernyataan resmi mengenai kesepakatan tersebut.
Rusia Berusaha Pertahankan Hubungan dengan Suriah
Selama perang saudara Suriah yang berlangsung pada 2011 hingga 2024, Rusia menjadi salah satu sekutu terpenting sekaligus pendukung militer utama pemerintahan Bashar Assad.
Assad digulingkan pada Desember 2024 dan kemudian menetap di Moskow sebagai eksil. Sementara itu, pemerintahan Suriah saat ini dipimpin Ahmad al-Sharaa, tokoh yang sebelumnya memimpin aliansi pemberontak Islamis yang berperang melawan pasukan pemerintah selama konflik berlangsung.
Jatuhnya Assad pada 2024 menjadi pukulan besar bagi posisi dan pengaruh Rusia di kawasan Timur Tengah.
Presiden Rusia Vladimir Putin kemudian berupaya membangun kembali hubungan dengan pemerintahan baru Suriah. Salah satu tujuan utama Moskow adalah mempertahankan keberadaan dua fasilitas militer resminya di negara tersebut, yang merupakan dua pangkalan resmi Rusia yang masih tersisa di luar wilayah bekas Uni Soviet.
Sejak mengambil alih kekuasaan pada Januari 2025, Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa telah dua kali bertemu dengan Putin di Moskow.
Dalam kunjungan terakhirnya, Putin mengatakan, "banyak hal soal pemulihan hubungan telah tercapai."
Di sisi lain, pemerintah Suriah selama ini juga meminta Rusia menyerahkan Bashar Assad melalui proses ekstradisi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
