Israel Tutup Desa Kristen di Tepi Barat Palestina

Ntvnews.id, Tepi Barat - Militer Israel memberlakukan penutupan terhadap Desa Taybeh, sebuah wilayah di Tepi Barat Palestina yang mayoritas penduduknya merupakan umat Kristen.

Kebijakan tersebut membuat warga yang bukan penduduk setempat dilarang memasuki desa. Otoritas Israel berdalih langkah itu dilakukan sebagai upaya mencegah meningkatnya serangan terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh pemukim Israel di berbagai wilayah Tepi Barat.

Juru bicara militer Israel menjelaskan bahwa perintah penutupan tersebut hanya ditujukan kepada warga Israel dan tidak berlaku bagi warga Palestina. Ia juga menyampaikan bahwa Taybeh telah ditetapkan sebagai zona militer tertutup.

"Setelah menerima laporan pelanggaran terhadap perintah tersebut, tentara IDF dikirim ke area dan beroperasi untuk membubarkan kerumunan dan menahan pelaku guna melindungi warga di area tersebut dan menjaga ketertiban," kata dia, dikutip dari Saudi Gazette, Selasa, 11 Agustus 2026.

Wilayah Tepi Barat dan Yerusalem diketahui menjadi tempat tinggal sekitar 50.000 umat Kristen Palestina.

Baca Juga: Hamas Kutuk Kelakuan Israel di Tepi Barat

Sementara itu, aksi kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina dilaporkan masih kerap terjadi. Salah satu insiden berlangsung pada Juni lalu, ketika pemukim Israel yang disebut ilegal menghalangi warga Palestina yang berusaha memadamkan kebakaran besar di sekitar Taybeh.

Petugas pemadam kebakaran dari pertahanan sipil Palestina bersama pendeta setempat menyoroti kondisi tersebut. Menurut mereka, "pola intimidasi dan kekerasan yang tidak beralasan terus berlanjut" terhadap warga Palestina dan turut mengancam hak-hak dasar masyarakat.

Temuan penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dipublikasikan pada Selasa juga menyebut adanya keterlibatan langsung otoritas Israel dalam sejumlah serangan yang dilakukan pemukim. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan warga Palestina tewas, terluka, hingga kehilangan tempat tinggal di wilayah Tepi Barat.

Namun, misi Israel di Jenewa membantah laporan tersebut. Mereka menyatakan bahwa pejabat Israel, termasuk presiden dan perdana menteri, telah berulang kali mengecam tindakan kekerasan yang menargetkan warga Palestina.

Di sisi lain, otoritas Israel terus memperluas penguasaan wilayahnya melalui pencaplokan sejumlah kawasan di Tepi Barat serta pembangunan permukiman yang dinilai ilegal berdasarkan hukum internasional.