Peringatan PBB: Perang Besar di Yaman Bisa Meletus

Ntvnews.id, Yaman - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan meningkatnya potensi pecahnya kembali konflik berskala besar di Yaman setelah gencatan senjata yang dimediasi lembaga tersebut pada April 2022.

Kekhawatiran itu muncul seiring meningkatnya kembali bentrokan antara kelompok pemberontak Houthi dan Arab Saudi.

Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, menyatakan eskalasi terbaru tidak hanya berpotensi mengancam keberlangsungan gencatan senjata, tetapi juga dapat membawa Yaman masuk lebih jauh ke dalam konflik regional. Situasi tersebut semakin mengkhawatirkan setelah kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran mengalami keruntuhan.

"Yaman saat ini menghadapi risiko kembalinya konflik berskala besar yang lebih tinggi dibandingkan kapan pun sejak gencatan senjata yang dimediasi PBB pada April 2022," kata Grundberg, seperti dilansir dari India Today, Selasa, 11 Agustus 2026.

Ia memperingatkan bahwa perkembangan tersebut dapat "mengancam capaian gencatan senjata 2022 sekaligus menyeret negara itu ke konfrontasi regional yang lebih luas, dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi rakyat Yaman."

Grundberg mengatakan PBB terus melakukan komunikasi dan perundingan intensif dengan berbagai pihak di Yaman serta pemerintah negara-negara di kawasan. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah eskalasi berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Baca Juga: Semula Tak Layak Huni Kini Nyaman, Begini Ungkapan Syukur Ibu Itoh untuk Kapolri

Ketegangan terbaru dilaporkan mulai meningkat pada 13 Juli. Saat itu, serangan udara Arab Saudi menghantam landasan pacu Bandara Sanaa dan menggagalkan pendaratan sebuah pesawat Iran yang membawa delegasi senior Houthi.

Sejumlah pejabat dari pemerintahan Yaman dan kelompok Houthi yang berbicara dengan syarat anonim menyebut Houthi semakin percaya diri setelah perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Kelompok tersebut kemudian menuntut sejumlah konsesi politik dan ekonomi dari Arab Saudi, termasuk permintaan agar blokade terhadap wilayah yang berada di bawah kendali Houthi dicabut.

Delegasi Houthi akhirnya tetap melakukan perjalanan menggunakan Mahan Air, maskapai asal Iran yang masuk dalam daftar sanksi Amerika Serikat. Keputusan tersebut kemudian memicu serangan koalisi yang dipimpin Arab Saudi dan menyebabkan Bandara Sanaa tidak dapat beroperasi.

Seorang pejabat dari negara Teluk mengatakan koalisi selanjutnya mengizinkan pesawat tersebut mendarat di Hodeidah. Langkah itu dilakukan melalui mediasi Oman untuk mencegah ketegangan berkembang lebih jauh.

Serangan Balasan Semakin Intens

Seorang pengunjuk rasa memegang model rudal Houthi selama protes terhadap serangan Israel yang terus berlanjut di Jalur Gaza. (Antara)

Pasca-insiden di Bandara Sanaa, kelompok Houthi melancarkan serangan ke Bandara Abha di Arab Saudi. Mereka juga mengumumkan blokade terhadap aktivitas pelayaran Saudi di Laut Merah.

Selain itu, Houthi melancarkan serangan terhadap sejumlah kapal serta fasilitas minyak milik Arab Saudi.

Sebagai respons, koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan terhadap Hodeidah dan Pulau Kamaran. Koalisi juga meningkatkan dukungan terhadap pasukan pemerintah Yaman yang berada di garis depan pertempuran.

Mengantisipasi kemungkinan serangan darat, Houthi kemudian menembakkan puluhan rudal dan drone ke sejumlah pangkalan militer di wilayah tengah dan selatan Yaman. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan puluhan tentara serta warga sipil meninggal dunia.

Houthi juga menyerang Kota Mokha dan menyebabkan kerusakan pada pelabuhan strategis yang masih berada di bawah kendali pemerintah Yaman.

Analis senior International Crisis Group, Ahmed Nagi, menilai perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan pendekatan yang dilakukan Houthi.

Menurut Nagi, jika sebelumnya Houthi lebih banyak mengedepankan isu pembangunan kepercayaan, seperti persoalan pembayaran gaji pegawai negeri, kini kelompok tersebut semakin menonjolkan klaim kedaulatan atas wilayah udara, pelabuhan, serta perairan Yaman.

Ia menilai perubahan strategi itu membuat pertaruhan politik semakin tinggi. Kondisi tersebut sekaligus berpotensi mempersempit ruang kompromi dan membuat proses mencapai kesepakatan pada masa mendatang menjadi lebih sulit.