Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah menyebut hingga Senin, 10 Agustus 2026 belum menerima laporan dari negara tetangga terkait gangguan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Kondisi itu disampaikan ketika luas lahan yang terdampak karhutla diperkirakan mencapai sekitar 107.000 hektare.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengatakan pemerintah terus berupaya mengendalikan karhutla agar asap tidak berdampak ke negara lain.
"Kita juga berupaya sekeras mungkin untuk tidak mengganggu pihak lain, baik ke negara tetangga yang dekat dengan kita," kata Djamari dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.
Untuk mempercepat pemadaman, pemerintah mengerahkan kekuatan udara berupa sekitar 43 helikopter. Pemerintah juga menyiapkan pesawat fixed-wing sebanyak 10 hingga 15 unit sesuai kebutuhan di lapangan.
Baca Juga: Pemerintah Fokus Tangani Karhutla di 6 Provinsi Rawan
"Kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed-wing juga bisa antara 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan," katanya.
Pemadaman juga dilakukan dari darat. Salah satu fasilitas yang digunakan berupa tangki fleksibel untuk menampung air sementara dan membantu kebutuhan petugas selama operasi pemadaman.
Djamari menegaskan sampai saat ini pemerintah belum memperoleh laporan mengenai negara lain yang terdampak asap karhutla dari Indonesia.
"Sampai dengan hari ini tidak ada itu (pihak yang terganggu dengan asap), ya," katanya.
Baca Juga: Karhutla Meluas, Pemerintah Kerahkan Puluhan Helikopter untuk Pemadaman
Pemerintah mencatat luas lahan yang terdampak karhutla mencapai sekitar 107.000 hektare. Penanganan diprioritaskan di enam provinsi yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Djamari menjelaskan wilayah tersebut menjadi perhatian karena memiliki kawasan gambut yang mudah terbakar ketika menghadapi kondisi kering selama musim kemarau.
Karhutla juga terjadi di sejumlah daerah lain. Beberapa di antaranya berada di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, serta Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat.
Pemerintah terus melakukan pemadaman dan pencegahan untuk mengendalikan kebakaran. Upaya tersebut juga dilakukan agar asap dari karhutla tidak meluas hingga mengganggu wilayah lainnya.
(Sumber: Antara)
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago (kanan) bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (tengah) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto (kiri) bersiap mengikuti rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Gedung Utama Kemenko Polkam, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026. Menko Polkam mengatakan hingga awal Agustus 2026 wilayah hutan yang terbakar mencapai 107 ribu hektare dan telah melakukan operasi udara dengan mengerahkan sekitar 43 helikopter serta 15 unit fixed wing. (Antara)